Pramono Minta Warga Jakarta Tak Menutup Diri terhadap Sensus Ekonomi

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta warga Jakarta untuk terbuka dan membantu petugas Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 15 September 2026.

Hal itu disampaikan Pramono setelah bertemu dengan BPS di Balai Kota Jakarta, Senin (31/8/2026). Pramono menyebutkan, dirinya telah memberikan jawaban sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas sensus.

"Petugas BPS yang hari ini secara langsung menanyakan sesuai dengan tugas yang ditugaskan dalam sensus yang dilakukan kali ini. Saya sudah menjawab secara apa adanya," kata Pramono.

"Saya juga mengimbau kepada masyarakat di Jakarta untuk membantu BPS dalam rangka tugas mereka melakukan sensus, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang masih menutup diri," ujarnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi merupakan tugas konstitusional. Menurutnya, masyarakat diminta memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

"Bahwa ini adalah tugas konstitusi yang diatur oleh konstitusi, dan masyarakat diminta untuk menyampaikan, memberikan jawaban apa adanya," ungkapnya.

Pramono memastikan data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi tidak berkaitan dengan urusan perpajakan. Pendataan tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran kondisi ekonomi di Jakarta.

"Ini tidak ada hubungan sama sekali dengan, misalnya, perpajakan ataupun dengan hal-hal lain. Ini betul-betul adalah Sensus Ekonomi untuk mengetahui potret tentang kondisi dan keadaan di Jakarta," jelasnya.

Sementara Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pusat Statistik (BPS) RI Zulkipli menyampaikan pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta masih terus dilakukan hingga 15 September mendatang.

BPS akan kembali mendatangi perusahaan atau pelaku usaha yang sebelumnya belum berhasil ditemukan.

"Jadi sebenarnya kami sudah melakukan dari prelis yang ada itu sebesar 111% untuk kondisi DKI. Namun demikian, dari 111% itu masih ada beberapa yang tidak kami temukan," katanya.

Ia mengungkapkan, masih ada sejumlah data yang perlu ditelusuri, termasuk dokumen yang berada di tempat usaha yang belum ditemukan petugas.

"Nantinya akan kita telusuri," tuturnya.

BPS akan memanfaatkan waktu hingga 15 September untuk kembali mendatangi perusahaan yang belum terdata maupun yang belum ditemukan dalam daftar awal.

"Jadi kita harapkan bahwa masa yang sekarang ini, waktu-waktu yang sampai dengan tanggal 15 September nanti, kami akan mendapatkan kembali, mendatangi kembali perusahaan-perusahaan itu, serta menemukan kembali yang tadinya belum ditemukan dalam prelis kami," katanya.

(Arief Setyadi )