Istana Ungkap Misi di Balik Kunjungan Prabowo ke Rusia

JAKARTA - Prinsip bebas aktif yang dianut Indonesia diarahkan agar setiap langkah diplomasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Prinsip tersebut menjadi landasan Indonesia dalam menjalankan hubungan luar negeri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari, Selasa (8/9/2026).

“Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dalam menjalankan politik luar negeri, Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional,” kata Qodari.

Menurut dia, prinsip bebas aktif membuat Indonesia tidak cukup hanya mengikuti perkembangan dunia, tetapi harus hadir dan mengambil peran ketika kepentingan nasional dipertaruhkan.

Karena itu, kerja sama dengan negara lain dibangun berdasarkan rasa saling percaya sekaligus diarahkan untuk melindungi kepentingan Indonesia.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Indonesia harus hadir, berbicara, dan memperjuangkan kepentingan nasional secara aktif,” ujarnya.

Semangat tersebut, kata Qodari, juga terlihat dalam agenda kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia. Dalam kunjungan itu, Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan dan menyampaikan pidato pada Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 yang turut dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin.

Qodari menegaskan, saat ini, Rusia adalah sebuah negara yang sangat strategis secara geopolitik dan sumber daya alam.

Bagi pemerintah, kunjungan Presiden ke luar negeri bukan sekadar agenda diplomatik. Setiap pertemuan dengan pemimpin negara lain maupun forum internasional diupayakan menjadi pintu masuk bagi kerja sama yang dapat memperkuat kepentingan ekonomi nasional.

“Bagi Presiden Prabowo, setiap agenda kunjungan luar negeri selalu diarahkan sebagai bagian dari upaya mencari solusi, membuka peluang ekonomi, dan membawa manfaat nyata kembali ke Indonesia,” tutur Qodari.

Diplomasi ekonomi menjadi bagian penting dari pendekatan tersebut. Peluang kerja sama yang semakin terbuka diharapkan dapat berujung pada investasi, penciptaan lapangan kerja, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan ketahanan ekonomi nasional.

“Semakin besar peluang ekonomi yang dibuka melalui diplomasi, semakin besar pula potensi terciptanya investasi, lapangan kerja, penguatan industri nasional, serta ketahanan ekonomi Indonesia,” katanya.

Dalam forum EEF di Rusia, misalnya, Presiden Prabowo mengajak pelaku usaha global untuk menanamkan modal dan menciptakan nilai tambah di Indonesia.

Langkah itu menunjukkan bagaimana forum internasional dimanfaatkan pemerintah untuk memperkenalkan potensi ekonomi Indonesia sekaligus menarik peluang investasi.

Prabowo juga mendorong Rusia untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral apabila kerja sama perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia resmi berlaku.

Pemerintah melihat kerja sama perdagangan tersebut sebagai peluang untuk memperluas pasar sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di dalam negeri.

“Langkah tersebut merupakan bagian dari diplomasi Indonesia untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di dalam negeri,” ujar Qodari.

Tak hanya perdagangan dan investasi, kerja sama pangan dan energi juga menjadi perhatian. Dalam pertemuan dengan Rusia, Presiden Prabowo mengajak negara tersebut memperkuat kolaborasi di kedua sektor tersebut.

Kerja sama pangan dan energi dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan Indonesia menjaga kemandirian nasional di tengah ketidakpastian global.

Ketahanan di kedua sektor tersebut pada akhirnya juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan masyarakat.

Qodari menegaskan, diplomasi luar negeri dan penyelesaian persoalan di dalam negeri bukanlah dua agenda yang berjalan sendiri-sendiri. Keduanya justru dapat saling memperkuat ketika kebijakan luar negeri diarahkan untuk menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat.

“Oleh karena itu, bagi Indonesia, mengatasi tantangan di dalam negeri dan memperjuangkan kepentingan nasional melalui diplomasi bukanlah dua hal yang bertentangan,” katanya.

“Keduanya merupakan tugas yang dijalankan secara bersamaan, saling melengkapi, dan bertujuan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia,”ujarnya.

Dengan pendekatan tersebut, politik luar negeri bebas aktif tidak berhenti pada posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik dunia.

Diplomasi juga diposisikan sebagai sarana untuk membuka akses pasar, mendatangkan investasi, memperkuat industri, menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjaga ketahanan pangan dan energi.

“Bagi pemerintah, masyarakat Indonesia harus menjadi penerima manfaat utama dari setiap upaya diplomasi,”tandasnya.

(Fahmi Firdaus )