JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai belum optimal. Menurutnya, masih terdapat anggaran yang telah ditransfer pemerintah pusat ke daerah, tetapi tidak digunakan untuk mendukung pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Prabowo mengatakan, pemerintah pusat perlu memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD).
Prabowo mencontohkan adanya anggaran pemerintah daerah yang justru tersimpan di perbankan atau tidak dapat digunakan karena persoalan di tingkat daerah.
“Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer. Gak dipakai,” kata Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, Rabu (16/9/2026).
Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing. Namun, penggunaannya tetap harus dilakukan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Prabowo juga menyoroti pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa yang menurutnya belum sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan pemerintah kepada daerah.
“Ini desentralisasi sudah jalan berapa? 25 tahun ya. Dana sudah kita turunkan ke tiap desa. Satu miliar. Selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp400 juta,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Prabowo mempertanyakan efektivitas pemanfaatan anggaran yang selama ini telah disalurkan pemerintah pusat kepada daerah.
Dia menegaskan, kebijakan anggaran harus berorientasi pada hasil dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pemerintah pusat juga perlu memastikan setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBN maupun yang ditransfer ke daerah benar-benar digunakan untuk menghasilkan pembangunan dan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.
(Awaludin)