Menlu RI: Indonesia Bawa Isu Palestina dan Multilateralisme di Sidang Majelis Umum PBB

NEW YORK - Pemerintah Indonesia bersiap menyampaikan sejumlah isu strategis—mulai dari ketahanan global, penguatan multilateralisme, peran Global South, hingga kemerdekaan Palestina—pada Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York, Amerika Serikat. Pesan-pesan kunci tersebut akan disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono melalui National Statement yang akan dilakukan pada Sabtu, 26 September.

"National Statement Indonesia akan membawa pesan utama tentang pentingnya membangun ketahanan global yang ditopang oleh ketahanan nasional dan kawasan yang kuat di tengah situasi dunia saat ini yang begitu tidak menentu dan tidak pasti," kata Menlu Sugiono dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).

"Saya juga akan menyampaikan pandangan Indonesia mengenai perdamaian dan keamanan internasional, isu Palestina, penguatan sistem multilateralisme, reformasi PBB, serta penguatan peran Global South," imbuhnya.

Ia menjelaskan, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari arah kebijakan luar negeri sekaligus amanat konstitusi Indonesia untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia.

Menlu menegaskan bahwa posisi Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan rakyat Palestina dan perdamaian di kawasan tersebut terus ditekankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sejalan dengan hal tersebut, dua hari setelah tiba di New York, Menlu telah mengikuti sejumlah pertemuan tingkat tinggi dan bilateral terkait perdamaian Palestina, salah satunya adalah pertemuan Group of Eight pada Senin (21/9/2026).

Group of Eight merupakan koalisi delapan negara mayoritas muslim yang aktif mengawal isu Palestina, beranggotakan Indonesia, Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

"Perhatian utama kami adalah memastikan proses perdamaian menghasilkan perubahan nyata di lapangan, yang juga berarti terus mendorong gencatan senjata permanen, memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, serta mempercepat pemulihan dan rekonstruksi Gaza," ujarnya.

Selain itu, Menlu menghadiri pertemuan The Road Ahead One Year After The New York Declaration yang membahas langkah-langkah konkret untuk mendorong implementasi solusi dua negara (two-state solution) dan proses perdamaian di Gaza.

Indonesia juga tercatat menjadi bagian dari forum konsultasi informal lintas kawasan, MIKTA (Meksiko, Korea Selatan, Turki, Australia, dan Indonesia). Dalam forum ini, Indonesia turut bertukar pandangan mengenai kondisi multilateralisme saat ini serta peran middle powers di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

"Saya menyampaikan bahwa di tengah berbagai perbedaan yang ada, MIKTA harus dapat menjadi kekuatan yang mampu menjembatani perbedaan tersebut dan mendorong kerja sama konkret antar-bangsa," jelasnya.

(Rahman Asmardika)