Jumhur Tegaskan Komitmen RI Perkuat Aksi Iklim Global

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat aksi iklim global melalui kerja sama internasional yang adil dan berorientasi pada pelaksanaan nyata. Negara-negara Pasifik, menurutnya, menjadi salah satu wilayah yang berada di garis depan dampak perubahan iklim. 

Tuvalu, misalnya, menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut sehingga membutuhkan aksi adaptasi untuk mencegah dampak perubahan iklim yang semakin serius terhadap keberlangsungan negara-negara kecil. Jumhur pun ditugaskan Presiden Prabowo Subianto mewakili Pemerintah Indonesia dalam Pre-COP Leader's Event di Fiji dan Tuvalu pada 5-9 Oktober 2026. 

“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara (common but differentiated responsibilities),” ujar Jumhur dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).

Indonesia juga menyampaikan kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) sebagai arah menuju net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Pemerintah menilai aksi iklim harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan resiliensi masyarakat.

Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya kesetaraan serta akses terhadap pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi. Pemerintah juga mempercepat aksi iklim melalui FOLU Net Sink 2030, pengurangan emisi dari limbah dan metana, serta transformasi industri menuju proses produksi yang lebih rendah karbon.

“Kami mempercepat aksi iklim di seluruh sektor ekonomi melalui FOLU Net Sink 2030, mengurangi emisi dari limbah dan metana, serta melakukan transformasi industri—baik melalui dekarbonisasi industri yang sudah ada maupun pengembangan industri rendah karbon sejak tahap perancangannya. Transisi energi kita harus berlangsung secara adil, teratur, dan berpusat pada masyarakat, sembari memperkuat ketahanan energi, keterjangkauan, serta melindungi kelompok masyarakat yang rentan,” katanya.

Jumhur menegaskan, keberhasilan agenda perubahan iklim tidak cukup hanya diukur dari komitmen yang disampaikan dalam forum internasional. Menurutnya, setiap komitmen harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan aksi yang konkret, terukur, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. 

“Tantangan dunia saat ini bukan lagi sekadar meningkatkan ambisi, melainkan memastikan bahwa ambisi tersebut benar-benar diwujudkan melalui implementasi yang konkret,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )