Mendiskusikan Posisi Suriah di Medan Perang Yaman

Penulis: Ridwan al-Makassary

Penulis adalah Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII.

ESKALASI Perang Yaman yang tinggi, belakangan ini, menunjukkan kompleksitas geopolitik Timur Tengah. Konflik domestik tersebut kini bersalin rupa menjadi arena pertarungan kekuatan regional. Suriah, kini, terbit dalam dalam percaturan tersebut. Setelah bertahun-tahun menjadi lokus perang yang mempertemukan berbagai kekuatan asing, Damaskus kini dihadapkan pertanyaan baru, yaitu apakah Suriah akan ikut membantu Arab Saudi menggempur gerakan Houthi di Yaman?

Pada awal Oktober 2026, Reuters melaporkan bahwa Suriah sedang mengkaji sejumlah opsi bantuan militer kepada Arab Saudi, termasuk dukungan dalam bentuk pertahanan dan keterlibatan pasukan. Namun, pemerintah Suriah menegaskan bahwa negaranya tidak sedang memutuskan untuk bergabung dalam perang Yaman. Damaskus, memang, menyatakan solidaritas terhadap keamanan Saudi, seraya menekankan bahwa prioritas utamanya adalah pemulihan domestik dan stabilitas kawasan. Namun, wacana keterlibatan Suriah secara resmi masih belum jelas. 

Kompleksitas ini bukan sekadar perkara militer, karena ia menyentuh perubahan orientasi politik Suriah pasca-Bashar al-Assad, yaitu pergeseran aliansi regional, dan juga kemungkinan terbentuknya konfigurasi baru persaingan antara Arab Saudi dan Iran. Tulisan ini akan mengkaji kerumitan posisi Suriah ini.

Untuk memahami perkembangan terkini, perlu melihat perubahan politik Suriah setelah kejatuhan rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024. Selama bertahun-tahun, pemerintahan Assad telah menjalin hubungan strategis dengan Iran dan Hezbollah. Hubungan tersebut menempatkan Suriah ke dalam jaringan aliansi yang kerap disebut sebagai Axis of Resistance (poros perlawanan), yang juga mencakup kelompok-kelompok bersenjata yang menentang dominasi Israel dan Amerika Serikat di kawasan.

Sementara itu, Arab Saudi telah memimpin koalisi militer yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional setelah Houthi menguasai Sana'a pada 2014. Operasi militer koalisi dimulai pada Maret 2015. Sejak itu, Yaman menjadi salah satu medan persaingan dari politik kepentingan Saudi dan Iran, meskipun konflik tersebut juga memiliki akar politik, sosial, dan sejarah domestik yang tidak dapat direduksi menjadi rivalitas kedua negara.

Kajian Peace Research Institute Oslo (PRIO) menunjukkan bahwa keterlibatan eksternal telah memperumit dinamika perang Yaman. Dukungan militer maupun non-militer dari kekuatan regional memungkinkan aktor-aktor domestik memanfaatkan persaingan eksternal untuk memperkuat posisi tawar mereka sendiri. Akibatnya, konflik menjadi lebih sulit diselesaikan melalui negosiasi diplomatik.