Mendiskusikan Posisi Suriah di Medan Perang Yaman

Penulis: Ridwan al-Makassary

Penulis adalah Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII.

ESKALASI Perang Yaman yang tinggi, belakangan ini, menunjukkan kompleksitas geopolitik Timur Tengah. Konflik domestik tersebut kini bersalin rupa menjadi arena pertarungan kekuatan regional. Suriah, kini, terbit dalam dalam percaturan tersebut. Setelah bertahun-tahun menjadi lokus perang yang mempertemukan berbagai kekuatan asing, Damaskus kini dihadapkan pertanyaan baru, yaitu apakah Suriah akan ikut membantu Arab Saudi menggempur gerakan Houthi di Yaman?

Pada awal Oktober 2026, Reuters melaporkan bahwa Suriah sedang mengkaji sejumlah opsi bantuan militer kepada Arab Saudi, termasuk dukungan dalam bentuk pertahanan dan keterlibatan pasukan. Namun, pemerintah Suriah menegaskan bahwa negaranya tidak sedang memutuskan untuk bergabung dalam perang Yaman. Damaskus, memang, menyatakan solidaritas terhadap keamanan Saudi, seraya menekankan bahwa prioritas utamanya adalah pemulihan domestik dan stabilitas kawasan. Namun, wacana keterlibatan Suriah secara resmi masih belum jelas. 

Kompleksitas ini bukan sekadar perkara militer, karena ia menyentuh perubahan orientasi politik Suriah pasca-Bashar al-Assad, yaitu pergeseran aliansi regional, dan juga kemungkinan terbentuknya konfigurasi baru persaingan antara Arab Saudi dan Iran. Tulisan ini akan mengkaji kerumitan posisi Suriah ini.

Untuk memahami perkembangan terkini, perlu melihat perubahan politik Suriah setelah kejatuhan rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024. Selama bertahun-tahun, pemerintahan Assad telah menjalin hubungan strategis dengan Iran dan Hezbollah. Hubungan tersebut menempatkan Suriah ke dalam jaringan aliansi yang kerap disebut sebagai Axis of Resistance (poros perlawanan), yang juga mencakup kelompok-kelompok bersenjata yang menentang dominasi Israel dan Amerika Serikat di kawasan.

Sementara itu, Arab Saudi telah memimpin koalisi militer yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional setelah Houthi menguasai Sana'a pada 2014. Operasi militer koalisi dimulai pada Maret 2015. Sejak itu, Yaman menjadi salah satu medan persaingan dari politik kepentingan Saudi dan Iran, meskipun konflik tersebut juga memiliki akar politik, sosial, dan sejarah domestik yang tidak dapat direduksi menjadi rivalitas kedua negara.

Kajian Peace Research Institute Oslo (PRIO) menunjukkan bahwa keterlibatan eksternal telah memperumit dinamika perang Yaman. Dukungan militer maupun non-militer dari kekuatan regional memungkinkan aktor-aktor domestik memanfaatkan persaingan eksternal untuk memperkuat posisi tawar mereka sendiri. Akibatnya, konflik menjadi lebih sulit diselesaikan melalui negosiasi diplomatik.

Dalam konteks ini, kemungkinan Suriah membantu Saudi menandai perubahan orientasi yang perlu dilihat lebih jauh. Pemerintahan baru di Damaskus berupaya membangun hubungan yang baik dengan negara-negara Teluk, memperoleh dukungan bagi rekonstruksi nasional, dan juga memperluas legitimasi internasionalnya. Carnegie Endowment for International Peace juga mencatat bahwa negara-negara Teluk telah mengubah pendekatan mereka terhadap Suriah pasca-Assad, dengan menekankan hubungan ekonomi dan politik, yang menjadi bagian penting dari strategi regional mereka.

Namun, perubahan aliansi tidak serta-merta menghapus kepentingan nasional yang kompleks. Suriah masih harus memulihkan institusi negara, mengatasi kerusakan akibat perang berkepanjangan, dan membangun stabilitas internal. Dalam hal ini, keterlibatan Suriah dalam konflik Yaman berpotensi membuka kembali persoalan yang justru ingin ditinggalkan Damaskus.

Salah satu persoalan mendasar dalam perang Yaman adalah kecenderungan menjelaskan konflik melalui dikotomi Sunni-Syiah. Houthi berakar pada tradisi Zaidiyah, cabang Syiah yang memiliki sejarah panjang di Yaman. Sementara itu, Arab Saudi merupakan negara yang mayoritas penduduknya Sunni dan memiliki kedudukan penting dalam dunia Islam.

Namun, menjelaskan perang ini semata-mata sebagai pertarungan Sunni melawan Syiah merupakan simplifikasi yang berbahaya. Houthi memiliki agenda politik dan kepentingan domestik sendiri. Demikian pula, kebijakan Saudi tidak hanya berkaitan dengan identitas keagamaan, tetapi juga keamanan perbatasan, pengaruh regional, dan stabilitas jalur perdagangan.

Karenanya, apabila Suriah memberikan bantuan militer kepada Saudi, maka langkah tersebut tidak semestinya ditafsirkan sebagai mobilisasi kolektif negara-negara Sunni melawan kelompok Syiah. Tafsir yang demikian berisiko memperkuat polarisasi sektarian dan mengaburkan persoalan utama, yaitu bagaimana menghentikan kekerasan serta membangun tatanan politik Yaman yang inklusif.
Suriah sendiri memiliki pengalaman getir ketika identitas sektarian, intervensi asing, dan kompetisi geopolitik saling memperkuat di lapangan.

Pengalaman tersebut semestinya menjadi pelajaran bahwa kemenangan militer tidak selalu menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan. Dukungan Suriah kepada Arab Saudi, apabila benar-benar diwujudkan dalam bentuk kerja sama pertahanan yang terbatas, dapat dipahami sebagai upaya membangun hubungan bilateral baru. Akan tetapi, pengerahan pasukan ke medan perang yang kompleks merupakan persoalan berbeda. Langkah tersebut akan membawa risiko korban jiwa, beban ekonomi, dan keterlibatan dalam konflik yang akar persoalannya tidak mudah diselesaikan melalui kekuatan bersenjata.

Di sinilah pentingnya membedakan solidaritas diplomatik, kerja sama pertahanan, dan partisipasi langsung dalam perang. Ketiganya memiliki konsekuensi politik dan kemanusiaan yang berbeda.
Bagi Suriah, tantangan terbesarnya bukan membuktikan keberpihakan kepada salah satu kekuatan regional, melainkan memastikan bahwa kebijakan luar negerinya mendukung pemulihan negara dan keamanan rakyatnya sendiri.

Bagi Arab Saudi, keamanan nasional tetap perlu dipertimbangkan bersama kemungkinan penyelesaian politik yang dapat mengakhiri konflik Yaman. Sementara bagi Houthi dan pemerintah Yaman, setiap upaya perdamaian perlu membuka ruang bagi penyelesaian persoalan kekuasaan, representasi politik, dan masa depan negara.

Perang Yaman, kini, telah memperlihatkan bahwa semakin banyak aktor eksternal yang terlibat, maka akan semakin rumit pula jalan menuju perdamaian. Keterlibatan internasional memang dapat mengubah keseimbangan kekuatan, tetapi tidak otomatis menyelesaikan akar konflik.

Suriah mempunyai kesempatan untuk menunjukkan bahwa pengalaman pahit perang dapat menjadi sumber kebijaksanaan diplomatik. Alih-alih sekadar menjadi bagian dari konfigurasi militer baru, Damaskus dapat mendorong pendekatan yang mengutamakan deeskalasi dan penyelesaian politik.

Pungkasannya, ukuran keberhasilan kebijakan luar negeri satu negara bukanlah seberapa banyak medan konflik yang mesti dimasuki, termasuk Suriah dalam konteks perang Yaman. Namun, yang utama adalah seberapa jauh kebijakan negara tersebut membantu mengurangi eskalasi kekerasan dan memperluas kemungkinan perdamaian.

(Fahmi Firdaus )