Italia Kerahkan 500 Tentara Tambahan Usai Kerusuhan Milan, Orang Tua Bisa Tanggung Kerusakan

JAKARTA - Pemerintah Italia memperketat langkah keamanan menyusul kerusuhan di Milan yang menyebabkan lebih dari 100 anggota polisi terluka, dan sejumlah toko dijarah. Sebagai respons, pemerintah akan mengerahkan 500 tentara tambahan serta memperberat sanksi bagi pelaku kekerasan dalam demonstrasi.

Kebijakan tersebut diumumkan pada Selasa 20 Oktober 2026. Selain menambah personel keamanan, pemerintah juga menyiapkan aturan yang memungkinkan orang tua dimintai pertanggungjawaban finansial atas kerusakan yang ditimbulkan anak di bawah umur.

Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni mengatakan, keterlibatan banyak anak muda dalam aksi kekerasan menjadi perhatian serius pemerintah.

Dalam video yang diunggah melalui media sosial, Meloni menyebut fenomena tersebut sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Menurutnya, aksi perusakan dan pencurian yang direkam lalu disebarluaskan dapat mendorong orang lain melakukan hal serupa.

"Pemerintah akan memperluas kapasitas fasilitas penahanan, dan menambah jumlah hakim di sistem peradilan anak untuk menangani perkara yang melibatkan pelaku di bawah umur," kata Meloni dilansir dari France24, Rabu (21/10/2026).

Aturan tersebut juga mengubah ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana anak. Berdasarkan dekret itu, anak berusia di atas 14 tahun akan dianggap mampu memahami tindakannya, kecuali terdapat bukti yang menunjukkan sebaliknya. Sebelumnya, penilaian tersebut bergantung pada keputusan hakim.

Kerusuhan di pusat kota Milan terjadi pada Sabtu 17 Oktober 2026. Polisi menggunakan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa yang bentrok dengan aparat, menjarah toko, serta membakar sejumlah properti. Aksi kekerasan dan penjarahan berlanjut hingga Minggu 18 Oktober 2026.

Kepolisian Milan memperkirakan sekitar 2.000 anak muda terlibat dalam kerusuhan pada Sabtu malam. Dari sekitar 50 orang yang ditangkap selama akhir pekan, lebih dari 30 orang di antaranya dilaporkan masih berusia di bawah umur.

Pemerintah Italia kini menargetkan penguatan pengamanan dan penegakan hukum untuk mencegah terulangnya kerusuhan serupa. Dekret tersebut masih harus mendapat persetujuan parlemen agar dapat disahkan menjadi undang-undang dalam waktu 60 hari.

(Awaludin)