Listyo Sigit Cs Jadi Tersangka, Bongkar Jaringan dan Rantai Komando Penyadapan Prabowo!

“Perangkat penyadapan yang secara hukum dimaksudkan untuk kepentingan penegakan hukum dapat berubah menjadi sumber ancaman apabila mekanisme otorisasi, pengendalian akses, dan audit internal tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya,”jelasnya.

Ia menyoroti perlunya pemeriksaan terhadap sistem pengadaan teknologi, integritas penyedia, penguasaan data, serta kemungkinan adanya akses tersembunyi yang memungkinkan penyalahgunaan perangkat pengawasan.

“Peran koordinasi intelijen menjadi kunci, bagaimana koordinasi antara Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan institusi terkait sesuai kewenangan masing-masing,’’ujarnya.

‘’Koordinasi tersebut diperlukan agar ancaman terhadap komunikasi strategis Presiden dapat dicegah, dideteksi, dan ditangani tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan,”tegasnya.

Rasminto mengingatkan, reformasi keamanan nasional tidak cukup dilakukan melalui pergantian pejabat maupun penambahan perangkat teknologi. Pembenahan harus menjangkau integritas kelembagaan, pengendalian kewenangan, dan kejelasan pertanggungjawaban setiap institusi.

Negara kata dia tidak boleh membiarkan instrumen yang seharusnya melindungi Presiden justru berpotensi menjadi ancaman terhadap jalannya pemerintahan.

‘’Kekuatan sistem keamanan bukan hanya terletak pada kecanggihan teknologi atau besarnya kewenangan aparat, tetapi pada kemampuan negara mengendalikan dan mengawasi seluruh instrumennya," katanya.

"Kasus ini menjadi ujian besar bagi negara. Jangan sampai ancaman terhadap kedaulatan justru berkembang dari penyalahgunaan kekuasaan di dalam institusi yang diberi mandat menjaganya. Presiden harus terlindungi, hukum harus ditegakkan, dan setiap celah yang memungkinkan penyimpangan kekuasaan wajib ditutup," pungkasnya

(Fahmi Firdaus )