Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan bahwa Indonesia sangat prihatin dengan praktik perekrutan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang.
Beberapa hari kemudian, kepolisian Indonesia menyatakan telah mengidentifikasi sindikat perdagangan orang yang menyasar warga negara Indonesia dengan memanfaatkan media sosial serta aplikasi pesan untuk merekrut para korban.
Menurut polisi, tawaran tersebut menjanjikan pekerjaan yang menguntungkan di bidang logistik, keamanan perbatasan, dan konstruksi pertahanan. Namun, setelah tiba di Rusia, para pelamar justru diarahkan untuk menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran, dengan sebagian di antaranya dikerahkan ke zona konflik.
Inisiatif pemerintah bernama "I Want to Live" dibentuk pada September 2022 oleh Pusat Koordinasi untuk Tawanan Perang, dengan dukungan dari Kementerian Pertahanan Ukraina serta Direktorat Intelijen Pertahanan (HUR).
Program ini dirancang agar personel militer yang masih aktif—termasuk tentara Rusia maupun warga negara asing yang direkrut ke dalam militer Rusia—dapat menyerah dengan aman dan meninggalkan medan pertempuran.
Hinggga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari Kementerian Luar Neger RI terkait klaim Kyiv tersebut.
(Rahman Asmardika)