Kabakom Bantah Gibran Soal Prabowo Sarankan Fight di PTUN!

Syahganda pun menilai pandangan Yusril tersebut yang seharusnya menjadi acuan dalam melihat sikap Presiden Prabowo terkait persoalan ijazah Gibran.

"Sehinga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," papar Syahganda.

Syahganda kembali menegaskan, bahwa pernyataan Yusril merupakan pandangan yang benar terkait tidak adanya lagi jalur hukum melalui PTUN yang dapat ditempuh Gibran. 

"Iya karena saran yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," pungkasnya.

(Awaludin)