JAKARTA – Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan hingga saat ini belum terpikir untuk memberikan bantuan hukum kepada Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terkait langkah yang ditempuh untuk membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Belum, belum, belum. Belum. Kita hanya menyampaikan apa yang tadi didiskusikan di antara Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo juga menegaskan Presiden Prabowo tidak mencampuri lebih jauh urusan ijazah pendidikan Wapres Gibran. Hal ini ditegaskannya menyusul permohonan Gibran kepada Prabowo untuk mendapatkan waktu guna membuktikan keabsahan ijazah setara SMA yang menjadi polemik.
"Ya, kan itu proses hukum ya. Untuk selanjutnya kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui peradilan tata usaha negara," kata Prasetyo.
Sebelum memohon waktu untuk tetap menjabat, Gibran dalam pertemuan dengan Prabowo terlebih dahulu mengajukan pengunduran diri. Permohonan waktu tersebut disampaikan Gibran belakangan setelah berdiskusi dengan Prabowo.