Ketum Alumni 212 Sebut Jabatan Gibran Tak Sah Menurut Islam, Fatwa Bakal Dibahas di Ijtima Ulama
JAKARTA - Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (Persada 212), Ahmad Shabri Lubis, menilai jabatan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak sah jika ditinjau dari perspektif syariat Islam. Penilaian tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang belakangan kembali menjadi sorotan.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan, terkait persoalan kepemilikan ijazah setingkat SMA Gibran dalam persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden.
Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam perkara keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran. Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran sebagai persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah.
"Kalau dari sudut pandang Islam sudah pasti batal, maka otomatis jabatannya pun juga batal karena dihasilkan dari hasil yang batal," ujar Ahmad Shabri Lubis di Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Atas dasar pandangan tersebut, Ahmad menilai desakan pemakzulan terhadap Gibran perlu dilakukan. Dia memastikan persoalan ini akan dibahas dalam Ijtima Ulama, termasuk mengenai pandangan syariat Islam terhadap tindakan yang dinilai sebagai bentuk penipuan terhadap masyarakat.
"Jadi, itu semua sudah harus diturunkan bahkan ya nanti kalau dalam Ijtima Ulama tadi sudah disampaikan oleh beberapa ulama, apa nih hukumnya kalau dalam syariat Islam model menipu seperti ini, menipu rakyat seperti ini," jelasnya.
