"Perkara yang diungkap meliputi dugaan rekrutmen ataupun perekrutan dan pengiriman Warga Negara Indonesia ke Rusia, Malaysia, eksploitasi seksual terhadap anak, penempatan pekerja migran ke Slovakia yang tidak sesuai perjanjian, eksploitasi anak buah kapal melalui penjeratan utang, serta pengiriman anak untuk perkawinan pesanan," ungkapnya.
Budi menerangkan, dari tujuh perkara tersebut, dua perkara telah dinyatakan lengkap berkasnya atau P21. Sedangkan satu perkara masuk tahap pertama, dan empat lainnya masih dalam proses pemberkasan.
"Kita melihat bahwa kerja menuntaskan tentang TPPO bukan hanya tugas kepolisian semata. Ini merupakan sinergi LPSK, BP2MI, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ini juga harus hadir bersama-sama dalam penuntasan," imbuhnya.
"Secara fakta, proses ini memberikan dampak secara psikologis bagi korban dan keluarga. Ini juga menjadikan perhatian, menjadi prioritas bagi stakeholder yang ada untuk memulihkan psikologis baik itu korban maupun keluarga dari dugaan tindak pidana TPPO ini," jelas dia.
(Rahman Asmardika)