Bongkar 7 Kasus TPPO, Polda Metro Jaya Tetapkan 19 Orang Tersangka

JAKARTA - Polda Metro Jaya telah mengungkap 7 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang tahun 2026 dan menetapkan 19 orang sebagai tersangka. Kasus-kasus ini termasuk pengiriman warga negara Indonesia (WNI) ke berbagai negara dengan cara ilegal.

"Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sepanjang tahun 2026. Sebanyak 14 laporan polisi telah ditangani, terdiri atas 7 perkara sebelumnya dan 7 hasil perkara pengungkapan dalam program Quick Wins Kapolri, program ke-8 tentang KUHP, KUHAP, dan scientific investigation," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam konferensi pers, Rabu (11/11/2026).

Budi merinci, dari tujuh pengungkapan itu, dua perkara ditangani Direktorat PPA dan PPO Polda Metro Jaya. Sementara sisanya ditangani oleh Polres jajaran.

"Dari tujuh pengungkapan tersebut, dua perkara ditangani Ditres PPA-PPO Polda Metro Jaya dan lima perkara ditangani oleh Polres jajaran dengan total 19 tersangka," ujarnya.

Dia menjelaskan, kasus tersebut berupa rekrutmen pengiriman Warga Negara Indonesia (WNI) ke berbagai negara, baik sebagai pekerja seksual maupun pekerja yang tidak sesuai perjanjian.

"Perkara yang diungkap meliputi dugaan rekrutmen ataupun perekrutan dan pengiriman Warga Negara Indonesia ke Rusia, Malaysia, eksploitasi seksual terhadap anak, penempatan pekerja migran ke Slovakia yang tidak sesuai perjanjian, eksploitasi anak buah kapal melalui penjeratan utang, serta pengiriman anak untuk perkawinan pesanan," ungkapnya.

Budi menerangkan, dari tujuh perkara tersebut, dua perkara telah dinyatakan lengkap berkasnya atau P21. Sedangkan satu perkara masuk tahap pertama, dan empat lainnya masih dalam proses pemberkasan.

"Kita melihat bahwa kerja menuntaskan tentang TPPO bukan hanya tugas kepolisian semata. Ini merupakan sinergi LPSK, BP2MI, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ini juga harus hadir bersama-sama dalam penuntasan," imbuhnya.

"Secara fakta, proses ini memberikan dampak secara psikologis bagi korban dan keluarga. Ini juga menjadikan perhatian, menjadi prioritas bagi stakeholder yang ada untuk memulihkan psikologis baik itu korban maupun keluarga dari dugaan tindak pidana TPPO ini," jelas dia.

(Rahman Asmardika)