KPK Apresiasi Vonis Eks Pejabat Bea Cukai, Wajib Bayar Uang Pengganti Rp5,56 Miliar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Majelis Hakim, terhadap mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Orlando Hamonangan alias Ocoy.

Orlando dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. KPK secara khusus menyoroti pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp5,56 miliar sebagai bagian dari upaya pemulihan aset negara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kewajiban membayar uang pengganti menjadi bagian penting dalam optimalisasi pemulihan aset (asset recovery). Langkah tersebut bertujuan mengembalikan hasil tindak pidana korupsi yang telah dinikmati pelaku kepada negara.

"Bagi KPK, penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan badan, tetapi juga memastikan adanya pertanggungjawaban atas kerugian dan hasil kejahatan yang dinikmati oleh para pelaku," kata Budi, Sabtu (14/11/2026).

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan sikap atas putusan tersebut. Budi mengatakan JPU akan terlebih dahulu mencermati dan menganalisis amar putusan serta pertimbangan Majelis Hakim.

Analisis tersebut akan dibandingkan dengan fakta-fakta hukum selama persidangan dan tuntutan yang telah disampaikan.

"Hasil analisis tersebut nantinya menjadi dasar bagi JPU KPK untuk menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan perundang-undangan," sambungnya.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada Orlando. Selain itu, dia diwajibkan membayar denda Rp1 miliar subsider 190 hari penjara serta uang pengganti sebesar Rp5.566.221.515 subsider satu tahun penjara.

Dalam perkara ini, Orlando terbukti menerima suap dan gratifikasi bersama mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, serta mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono.

Ketiganya didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp78,81 miliar dari pihak PT Blueray Cargo. Pemberian tersebut bertujuan mempercepat proses pengeluaran barang impor milik perusahaan agar dapat melewati pengawasan kepabeanan Bea Cukai.

(Awaludin)