Brigjen TK Diperiksa Propam Terkait Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo

JAKARTA - Polri menyatakan Brigjen TK menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri,” kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, Sabtu (14/11/2026).

Isir menyebut keterangan Brigjen TK juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026).

Peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain Presiden, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun.

(Awaludin)