LPSK Terima 8 Permohonan Saksi Kasus Penyadapan Presiden, Belum Ada Permohonan JC
JAKARTA – Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima delapan permohonan pelindungan terkait kasus dugaan tindak pidana penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Seluruh pemohon saat ini berstatus sebagai saksi dan permohonan mereka masih dalam proses penelaahan.
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan, hingga perkembangan terakhir, belum ada permohonan pelindungan yang diajukan pihak berstatus Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku.
“Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator,” kata Sri Suparyati, Jumat (13/11/2026).
Kendati LPSK membuka peluang menerima permohonan pelindungan dari pihak dengan status berbeda, termasuk JC, seiring perkembangan penanganan perkara tersebut. Sri menjelaskan, seluruh permohonan yang diterima saat ini masih dalam tahap penelaahan.
LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara untuk memperoleh informasi serta melakukan pendalaman terkait kebutuhan pelindungan para pemohon.
Dalam proses penelaahan, LPSK mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Penilaian tersebut mengacu pada Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
