Kapolri Minta Waktu Tuntaskan Kasus Penyadapan terhadap Presiden
JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meminta waktu untuk menuntaskan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang menjerat Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Pada prinsipnya para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami Polri kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus ilegal access, ilegal tapping dan juga tindak pidana makar," ujar Suyudi usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Suyudi menegaskan, akan berupaya maksimal mengungkap kasus tersebut. Hal itu sekaligus menjawab keresahan masyarakat dan Kepala Negara terhadap kasus tersebut.
"Untuk itu berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Kapolri mengungkap target penyadapan ilegal yang diduga dilakukan oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Adapun target hasil penyadapan itu terdiri dari berbagai elemen, yakni Presiden, kementerian/lembaga, lingkar Istana, KPK, Kejaksaan, hingga tokoh masyarakat lainnya. Hal itu diungkapkan Kapolri saat Raker bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.
