Tujuh terdakwa lainnya adalah mantan Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim, mantan Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah.
Dalam surat dakwaan, jaksa mengungkap dugaan praktik pemerasan terhadap biro jasa maupun perusahaan penjamin WNA dalam pengurusan dokumen keimigrasian.
Modus yang diduga dilakukan para terdakwa yakni mempersulit atau memperlambat proses penerbitan dokumen. Bahkan, dokumen disebut tidak akan diterbitkan apabila pemohon tidak memberikan sejumlah uang.
Dokumen keimigrasian yang menjadi objek dugaan pemerasan meliputi Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), hingga perubahan Administrasi Alih Status (ALTUS).
Jaksa mendakwa praktik tersebut menghasilkan uang sebesar Rp168.972.869.901 sepanjang periode 2021 hingga 2026.
Dalam perkara yang sama, Silmy Karim juga didakwa menerima bagian sebesar Rp1,2 miliar serta gratifikasi senilai Rp33,94 miliar.
(Awaludin)