JAKARTA - Lima warga negara asing (WNA) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terancam dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang setelah terindikasi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau penyelundupan manusia.
Kelima WNA tersebut terdiri atas empat pria berinisial WY, CJ, JH, dan ZS, serta seorang perempuan berinisial SY. Mereka diserahkan oleh Kepolisian Resor (Polres) Rote Ndao kepada pihak imigrasi pada Jumat (13/11/2026) malam, setelah kapal yang ditumpangi terdampar di perairan Rote Ndao.
Kepala Kantor Imigrasi Kupang, Ma'mum, mengatakan pihaknya langsung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan identitas kelima WNA tersebut setelah proses serah terima.
"Kami telah melakukan pemeriksaan keimigrasian yang meliputi verifikasi identitas, keabsahan dokumen perjalanan, serta pendalaman jalur kedatangan mereka di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Ma'mum, Selasa (17/11/2026).
Mereka diduga tergiur tawaran perjalanan ke Australia yang ditemukan melalui media sosial. Untuk mengikuti perjalanan tersebut, kelimanya disebut telah membayar sejumlah uang kepada perantara.
Perjalanan laut dari Baubau menuju Australia dilakukan menggunakan kapal yang diawaki tiga warga negara Indonesia (WNI). Namun, perjalanan itu terhenti setelah kapal mengalami kerusakan mesin di tengah laut.
Kapal tersebut kemudian terdampar di pesisir Pulau Ndana, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, pada awal November 2026. Para penumpang selanjutnya dievakuasi oleh nelayan bersama aparat setempat.
Selain diduga mencoba masuk atau melintas ke Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), masa berlaku izin tinggal kelima WNA itu juga diketahui telah habis pada rentang 12 hingga 14 November 2026.
Atas temuan tersebut, Imigrasi Kupang menyatakan kelimanya melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena tidak menaati peraturan perundang-undangan.
"Lima WN Tiongkok tersebut akan kami deportasi. Selama menunggu proses pemulangan, mereka ditempatkan di ruang detensi dengan tetap memegang prinsip-prinsip pelindungan hak asasi manusia dan standar operasional prosedur yang berlaku," pungkas Ma'mum.
(Awaludin)