Breaking News! DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 10 Poin Pentingnya

Felldy Utama, Jurnalis
Kamis 19 November 2026 10:56 WIB
DPR Sahkan UU Perampasan Aset (foto: Okezone)
Share :

Dengan demikian, RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang.

Adapun sejumlah pokok pembahasan dalam RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya meliputi:

1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).

2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Ketentuan ini juga mencakup tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak luas terhadap masyarakat, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal dengan jumlah korban yang besar.

3. Penegasan keberlakuan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pembagian kewenangan dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

5. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang memadai.

 

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya