DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Era Prabowo Catat Sejarah Baru Pemberantasan Korupsi

Opini, Jurnalis
Kamis 19 November 2026 20:48 WIB
Pangi Syarwi Chaniago
Share :

Penulis: Pangi Syarwi Chaniago, CEO, Founder, dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting

SETELAH 18 tahun menjadi wacana dan melewati perjalanan politik yang panjang, akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset resmi disetujui DPR RI menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis, 19 November 2026. Pengesahan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia, sekaligus menandai babak baru dalam upaya negara memulihkan aset hasil kejahatan.

Kita patut mengapresiasi DPR RI dan pemerintah yang akhirnya menyelesaikan pembahasan regulasi yang sudah lama dinantikan masyarakat. Di tengah tingginya kekecewaan publik terhadap praktik korupsi, kehadiran UU Perampasan Aset menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memastikan negara tidak terus-menerus dirugikan oleh kejahatan kerah putih.

Ada fenomena politik yang menarik dalam proses pengesahan ini. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya menyatakan kesiapannya mundur dari jabatan pimpinan DPR, bahkan sebagai anggota DPR, apabila RUU Perampasan Aset tidak disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen tersebut akhirnya terjawab lebih cepat melalui pengesahan di rapat paripurna pada 19 November 2026.

Ini menunjukkan bahwa tekanan dan aspirasi publik tidak boleh dianggap angin lalu. Ketika masyarakat terus bersuara dan menuntut keseriusan pemberantasan korupsi, lembaga negara harus mampu meresponsnya dengan keputusan politik yang konkret.

Koruptor Bukan Hanya Takut Dipenjara, tetapi Juga Takut Dimiskinkan

Selama ini, ada kesan bahwa sebagian koruptor tidak cukup jera hanya dengan ancaman masuk penjara. Mereka masih bisa menikmati hasil kejahatannya melalui aset yang disembunyikan, dialihkan, atau diatasnamakan kepada pihak lain.

Karena itu, semangat utama perampasan aset harus memastikan bahwa koruptor tidak lagi bisa menikmati kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan. Jangan sampai seseorang sudah menjalani hukuman, tetapi hasil korupsinya masih bisa dinikmati keluarga, jaringan, atau pihak lain.

Pesannya sederhana: korupsi tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menjadi kaya. Negara harus hadir untuk mengambil kembali kekayaan yang diperoleh dari kejahatan dan mengembalikannya bagi kepentingan rakyat.

Inilah mengapa UU Perampasan Aset menjadi instrumen yang sangat penting. Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada menangkap dan memenjarakan pelaku, tetapi juga harus menyasar hasil kejahatannya.

Namun, keberhasilan pengesahan ini baru merupakan langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada implementasi. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan aturan pelaksanaannya berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai UU ini hanya menjadi macan kertas.

Di sisi lain, mekanisme perampasan aset juga harus menjamin kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, serta proses peradilan yang adil. Jangan sampai instrumen pemberantasan korupsi justru disalahgunakan untuk merampas aset pihak yang tidak bersalah.

 

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya