Share

Patrialis Perjuangkan Amandemen UU Hukum dan HAM

Dadan Muhammad Ramdan, Okezone · Kamis 22 Oktober 2009 10:21 WIB
https: img.okezone.com content 2009 10 22 339 268149 5O0bYozbbM.jpg

JAKARTA - Setelah dipercaya menjadi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II pimpinan SBY-Boediono, apa yang bakal dilakukan seorang Patrialis Akbar?

Menurut Pria kelahiran 31 Oktober 1958 yang menjadi wakil rakyat di Senayan selama dua periode, yaitu di pada 1999-2004 dan 2004-2009 itu, langkah pertama yang bakal dilakukan sebagai Meteri Hukum dan HAM adalah melakukan harmonisasi terhadap sistem hukum di Indonesia.   

Baca Juga: BuddyKu Festival, Generasi Muda Wajib Hadir

Follow Berita Okezone di Google News

"Hukum di Indonesia masih tumpang tindih. Di lapangan selalu terjadi kesalahpahaman, termasuk proses pembuatan undang-undang itu sendiri yang terkesan lamban," katanya.

Selain itu, Patrialis yang asal Kelurahan Tanjungsabar, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat ini, berharap Departemen Hukum dan HAM menjadi Law Centre. Bila hal ini terwujud maka akan menjadi kebanggaan karena semua hukum yang ada di Indonesia bersumber dari Departemen Hukum dan HAM.

Hal lain yang akan dilakukan pria berusia 51 tahun ini adalah mengajukan amandemen pada Undang-undang Hukum dan HAM. Menurut Putra Minang yang masuk ke dunia politik melalui gerbong Partai Amanat Nasional, undang-undang yang digunakan saat ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan.

Terkait soal HAM, Patrialis mengatakan masalah HAM harus diselesaikan secara serius dan berkoordinasi dengan Komisi Nasional (Komnas) HAM. Menurutnya, Departemen Hukum dan HAM bersama Komnas HAM harus saling bersinergi. Saat diminta komentarnya soal pembentukkan Pengadilan HAM, politisi yang juga praktisi hukum ini mengungkapkan hal itu akan dikaji terlebih dahulu.

(ram)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini