Pemerintahan Zalim Wariskan Cara Kolonial
JAKARTA - Fenomena demo bayaran di era demokrasi, terlebih demokrasi ultra liberal yang menimbulkan ketimpangan dan disparitas sosial akibat penyelewengan elit terhadap nilai pancasila dan UUD 45 seperti yang terjadi saat ini merupakan akses yang sulit dihindarkan.
Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lalu Hilman Afriandi mengatakan, keberadaan demo oleh kelompok bayaran ini bertujuan mengimbangi perlawanan rakyat yang semakin tumbuh subur dewasa ini.
Pemerintahan yang zalim pasti menggunakan cara lama dan warisan kolonial tersebut. Jelas ini akan berdampak pada perpecahan dan konflik sosial yang tidak menguntungkan bagi bangsa dan negara. Apalagi tugas sejarah untuk menghapuskan penindasan manusia atas manusia dan penindasan bangsa atas bangsa saat ini membutuhkan persatuan luas di kalangan rakyat yang menjadi korban.
"Kami tentu tidak menginginkan perpecahan di kalangan anak bangsa," kata Hilman kepada okezone baru-baru ini. Namun, dia meyakini bahwa demo-demo bayaran itu akan hilang dengan sendirinya jika rakyat sudah mendapat kesejahteraan dan pemahaman yang kuat mengenai cita-cita berbangsa dan bernegara.
"Saya juga sepenuhnya yakin, bahwa kuantitas demo bayaran itu tidak ada apa-apanya dibandingkan demonstrasi rakyat yang tulus, terdidik dan terorganisir saat ini. Kami tak akan ambil pusing terlalu jauh soal aksi-aksi bayaran itu," tegasnya. Lalu, apakah dari kelompok aktivis/mahasiswa juga ada yang menjadi bagian dari mafia demo bayaran ini?
"Saya tidak tahu, tapi saya yakin mahasiswa sebagai kaum intelektual yang memiliki visi ideologis tak akan mungkin dapat dibayar oleh kaum oportunis penjilat kekuasaan yang menindas. Sejauh ini aksi kawan-kawan mahasiswa yang saya lihat masih setia di dalam relnya perjuangan kedaulatan bangsa," paparnya.
Kalaupun ada lanjut dia, adalah mahasiwa yang menjual idealisme untuk kesenangan pribadi dan bukan mereprentasikan perjuangan mahasiswa Indonesia yang militan dan revolusioner.
"Saya menganggap, kalaupun ada mahasiswa seperti itu, mereka adalah para penghianat gerakan dan penghianat bangsa," imbuhnya.
Demonstrasi kata Hilman, tak dapat lepas dari biaya. Biaya tersebut diperuntukkan untuk membuat poster, spanduk, selebaran dan sebagainya. Demo yang benar-benar didasari atas visi ideologis dan dibangun berdasarkan sebuah gerakan yang terorganisir dan rapi lanjut dia, tidak akan sulit untuk mengatasi soal kebutuhan-kebutuhan tersebut.
"Saya mengambil contoh dari gerakan LMND ataupun gerakan rakyat lainnya. Kami memperkenalkan sebuah gerakan yang bernama “dana juang”. Dana juang adalah metode pengorganisasian logistik untuk mengadakan demonstrasi ataupun gerakan yang mengandalkan partisipasi para anggota, jadi setiap kami hendak melaksanakan sebuah gerakan atau demonstrasi, maka kepada seluruh anggota diwajibkan untuk menyumbangkan dana juang untuk kebutuhan gerakan tersebut dengan cara iuran sesuai yang ditetapkan oleh organisasi," paparnya.
Hal ini, menurutnya, selain untuk menjaga independensi gerakan, juga untuk melatih dan mendorong komitmen serta militansi kader dan rakyat dalam sebuah perjuangan.
"Dan jangan lupa, bahwa setiap gerakan dan aksi yang dilakukan oleh kaum pergerakan, pasti melalui sebuah proses prakondisi seperti diskusi-diskusi di basis rakyat mengenai isu dan tujuan perjuangan, rapat-rapat umum, pembagian selebaran dan bacaan-bacaan yang menjelaskan secara komprehensif mengenai persoalan dan jalan keluar yang harus diambil," jelasnya.
Setelah itu baru kemudian dilanjutkan dengan aksi massa yang terpimpin, terdidik dan terorganisir. "Itulah yang membedakan karakter dan watak dari sebuah gerakan revolusioner dengan aksi bayaran yang tidak terpuji itu," ujarnya.
(Dadan Muhammad Ramdan)
