Agama dan Haji Isu Seksi Kementerian Agama
JAKARTA - Meningkatnya isu tentang keagamaan dan haji dalam beberapa tahun belakangan ini tetap menjadi sorotan di tengah masyarakat. Bahkan, isu dua hal tersebut tak luput dari perhatian media massa.
"Isu haji dan agama tetap menarik di masyarakat dan selalu berubah cepat," kata Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat, ketika menghadiri seminar "Mewujudkan MCH Sebagai Pusat Media dan Informasi Haji" di Jakarta, Rabu (4/5/2011).
Menurutnya, isu kekerasan terkait kerukunan agama dalam setahun terakhir ini berubah-ubah. Mulai dari isu kasus pembakaran Al Quran, perusakan gereja, persoalan Ahmadiyah, radikalisme, liberalisasi hingga isu Negara Islam Indonesia (NII).
Terkait dengan tindakan anarkis di beberapa tempat di Indonesia menjadi perhatian serius, karena hal tersebut akan terus berkembang dan berkelanjutan.
"Persoalan keagamaan ke depan akan bergulir terus, karena sudah ada ancaman kekerasan diarahkan kepada Kementerian Agama," tandasnya.
Ketika disinggung dengan permasalahan haji, dia mengatakan adanya isu pemisahan penyelenggaraan ibadah haji atau swastanisasi haji sangat sensitif di masyarakat.
"Dalam UU No. 13 tahun 2008 sudah final bahwa penyelenggara haji adalah pemerintah," ujarnya.
Dia beralasan mengapa pemerintah harus sebagai penyelenggara, pengawas, regulator karena persoalan haji sudah menjadi tugas nasional. "Pemerintah melaksanakan seluruh rangkaian kebijakan selaku eksekutif," tegasnya.
"Yang selalu menjadi sorotan adalah pelayanan dasar bagi jemaah haji seperti bimbingan ibadah, transportasi, pemondokan, dan kesehatan," ujarnya.
Adanya Media Center Haji (MCH), Bahrul mengakui peranannya amat sangat besar sebagai sosialisasi kepada masyarakat meluruskan informasi miring tentang penyelenggaraan haji.
"MCH berperan sebagai institusi edukasi, informasi yang berimbang dan menyatukan visi para petugas haji di lapangan. Bisa menyatukan persepsi petugas dalam satu kesatuan komando," ujarnya. Kementerian agama juga memastikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2011 telah memasuki tahap akhir dan finalisasi.
"Persiapan itu termasuk pemondokan, katering di Mekah, Madinah dan Jedah. Untuk pemondokan di Mekah jarak dibatasi adalah 2,5 km dari baitullah," ujarnya.
Kementerian Agama juga akan melakukan pembahasan terkait masalah biaya haji secara keseluruhan bersama DPR setelah masa reses. Bahrul juga menjamin Kemenag akan menerbitkan dan mengumumkan nama pemilik paspor bagi jamaah haji pada Mei ini.
(Ahmad Dani)
