Commuter Line Harus Dievaluasi
JAKARTA - Wakil rakyat di DPR menilai pengoperasian Commuter Line seharusnya sudah optimal saat resmi diluncurkan pada 2 Juli 2011 lalu. Hal ini Karena PT KRL Commuter Jabodetabek (KCJ) sudah melakukan uji coba pengoperasian Commuter Line ini sejak dua pekan sebelumnya.
Oleh karena itu, berbagai alasan yang dikemukakan untuk menjustifikasi menurunnya jumlah penumpang KRL Jabodetabek secara total, tidak dapat diterima. Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hakim di DPR dalam keterangan persnya, Selasa (5/7/2011).
Abdul Hakim menjelaskan, bahwa pada saat Fraksi PKS memfasilitasi pertemuan antara Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia, Ignatius Jonan dengan perwakilan KRL-Mania di Stasiun Gambir pada Sabtu 24 Juni lalu, dijelaskan oleh Dirut KA bahwa pengoperasian Commuter Line ini akan sangat signifikan meningkatkan jumlah penumpang KRL Jabodetabek.
Terlebih, ungkap Dirut PT KA, jika tarif yang ditetapkan dapat terjangkau bagi masyarakat pengguna KRL Jabodetabek. Terutama bagi segmen pengguna KRL Ekonomi AC. Karena itu, menurut Hakim, asumsi peningkatan frekuensi KRL Ekonomi dan operasi Commuter Line dari pernyataan Dirut KA inilah yang menjadi pegangan bagi DPR untuk mendukung kebijakan pengoperasian Commuter Lineini.
“Kesepakatan tarif antara PT. KA dengan komunitas penggunanya merupakan langkah produktif untuk mendongkrak jumlah penumpang seperti yang diharapkan,” lanjut Ketua Kelompok Komisi V Fraksi PKS ini prihatin.
Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Lampung II ini, juga menyesalkan berbagai laporan yang diterimanya mengenai kondisi kabin kereta Commuter Line. Laporan masuknya pedagang dengan barang dagangannya membuat KRL eks Jepang yang semula bersih ini menjadi sangat kotor.
“Hal ini mengindikasikan PT KCJ tidak serius untuk menjaga aset yang dimilikinya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi permasalahan yang makin meluas dan kontra produktif dengan upaya penyehatan PT. Kereta Api, sebaiknya BUMN ini segera melakukan evaluasi internal untuk dapat melakukan langkah-langkah perbaikan yang tepat,” pungkas Hakim.
(Muhammad Saifullah )
