Share

Komisi Hukum DPR Tanya Kapolri Soal Surat Palsu MK

Ferdinan, Okezone · Senin 12 September 2011 08:59 WIB
https: img.okezone.com content 2011 09 12 339 501438 8yGFJKYfDd.jpg Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo (okezone)

JAKARTA - Komisi Hukum DPR akan menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dalam waktu dekat. Persoalan penanganan perkara pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan jadi topik bahasan.

 

"Kasus Andi Nurpati akan diangkat dalam raker Komisi III dengan Kapolri," kata anggota Komisi Hukum DPR Martin Hutabarat kepada wartawan, Senin (12/9/2011).

 

Menurut Martin, sejumlah anggota di komisinya mempertanyakan proses hukum terhadap sejumlah nama yang disebut-sebut terlibat dalam pemalsuan surat putusan mengenai calon legislatif terpilih dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I.

 

Apalagi, penyidikan di Polri, sambung Martin, bertolak belakang dengan hasil kerja Panja Mafia Pemilu di Komisi II DPR. "Ini menggelitik Komisi III untuk mengangkat kasus ini dalam Raker mendatang dengan Kapolri,"imbuhnya.

 

Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, Kapolri memiliki tanggung jawab moral untuk menuntaskan perkara tersebut termasuk dengan mempercepat pengumpulan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru.

 

"Kalau kasus mafia pemilu yang melibatkan oknum-oknum KPU dan MK ini tidak bisa dituntaskan dengan jujur dan obyektif, maka citra kepolisian makin merosot," tegas dia.

 

Seperti diketahui, penyidikBareskrim Mabes Polri baru menetapkan dua tersangka kasus yakni mantan panitera pengganti MK, Zainal Arifin Hoesein dan mantan juru panggil MK Masyhuri Hasan. Keduanya dijerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Polri mengaku belum menemukaan bukti dugaan keterlibatan  mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati yang saat ini duduk sebagai Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat.

(abe)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini