Share

Apindo Menang di PTUN, Pemprov Jabar Banding

Iman Herdiana, Okezone · Jum'at 27 Januari 2012 13:08 WIB
https: img.okezone.com content 2012 01 27 340 564574 pmYfKwwFCh.jpg Aksi unjuk rasa buruh di Cikarang (Dok: Global TV/Tedi S)

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui kuasa hukumnya mengajukan banding terkait dibatalkannya UMK di Kabupaten Bekasi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggugat SK Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.1540.Bangsos/2011 soal kenaikan UMK di Kabupeten Bekasi.

 

“Hari ini kita ajukan banding. Itu instruksi dari Gubernur Ahmad Heryawan untuk segera banding,” kata Kepala Biro Humas Umum dan Protokoler Pemprov Jabar Rudy Gandakusumah kepada okezone, Jumat (27/1/2012).

Menurutnya, putusan PTUN Bandung mengabulkan gugatan Apindo belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Rudy menambahkan ada kejanggalan dari putusan PTUN Bandung, di antaranya Apindo mengingkari hasil musyawarah yang dihadiri Pemprov Jabar, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota Bekasi, dan pihak Apindo sendiri.

SK Gubernur Jawa Barat, Rp1,491 juta, lanjut dia merupakan keputusan yang didasari Peraturan Pemerintah Nomor 89 UU 13/2003 tentang tenaga kerja.

“Keputusan itu hasil rekomendasi kabupaten/kota/pemrov yang sudah memenuhi syarat. Mekanisme sudah benar, substansi juga sudah benar. Jadi harusnya itu dipertimbangkan pengadilan. Maka gubernur perintahkan saya untuk banding,” paparnya.

Selain itu, putusan UMK dilakukan berdasarkan voting. Ini yang menjadi keberatan Apindo. “Voting dilakukan tapi diabaikan Apindo. Padahal voting kan halal. Maka kita optimis dengan banding ini,” sambungnya.

Akibat putusan PTUN Bandung ini, puluhan ribu buruh di Kabupaten Bekasi, memblokir pintu Tol Cikarang Barat dan melumpuhkan aktivitas produksi di tujuh kawasan industri di Cikarang.

Berdasarkan informasi dari National Traffic Management Centre (NTMC) Polri akibat aksi para buruh ini, tol Jakarta-Cikampek macet 20 kilometer.

(ton)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini