JAKARTA - Mantan Wakil Presiden jusuf Kalla meminta pemerintah bersikap tegas terkait tindak kekerasan yang belakangan marak terjadi. Selain itu, dia juga meminta agar pemerintah juga bersikap lebih terbuka mendengar aspirasi masyarakat.
"Jadi kalau sudah sepakat ya dilaksanakan," ungkap Jusuf Kalla di ICIS, Jakarta Pusat, (30/1/2012).
JK mencontohkan, kekerasan akibat sengketa lahan yang melibatkan perusahaan dengan warga di Bima dan Lampung. Menurutnya, sengketa tidak akan terjadi jika semua pihak mengambil keputusan yang benar. "Jadi yang harus diperbaiki cara pengambilan keputusannya," kata kalla.
Kalla menilai kekerasan yang belakangan ramai terjadi sudah begitu membahayakan. "Seakan-akan yang berlaku adalah hukum rimba. Bila pembakaran rumah, kantor harus ditindak tegas. Ada pendemo tapi jangan bakar kantor, jangan tutup jalan tol, jangan kuasai pelabuhan. Karena begitu dibiarkan, akan menyebar,” ungkapnya.
Terkait soal keberpihakan aparat hukum yang cenderung ke perusahaan, Kalla menegaskan mereka bukan sebagai centeng pemodal. Kalla mengingatkan aparat harus kembali ke hukum setiap hendak menangani kekerasan. “Aparat itu bukan centeng pemodal. Aparat berpihak ke aturan. Kalau pengusaha menyalahi aturan ya harus ditindak juga," ungkap Kalla.
(Insaf Albert Tarigan)