Hendardji Siap Pelototi Kecurangan di Pilkada DKI
JAKARTA - Calon Gubernur Hendardjie Soepandjie menyatakan siap menjadi fasilitator bagi masyarakat yang mengetahui adanya dugaan praktik-praktik kecurangan dalam Pemilukada DKI.
Baik itu berbentuk praktik politik uang dan suap, pemilih ganda atau fiktif, serta adanya praktik ketidaknetralan aparatur negara. Tujuannya, agar Pemilukada DKI menghasilkan pemimpin yang amanah.
“Jadi yang dihasilkan benar-benar pemimpin sesuai keinginan masyarakat. Bukan pemimpin keinginan elit. Jakarta ini etalase nasional dan dunia. Bila Pilkada buruk, maka kualitas pelaksanaannya diragukan dan ini juga berefek negatif kepada pemenang,” ujar Hendardji dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/7/2012).
Karena itu, ia mengimbau setiap pasangan dan tim sukses berlaku jujur dan adil. Sehingga, kualitas pemimpin yang dihasilkan melalui proses pilkada ini jadi lebih baik.
Sebelumnya, anggota Bawaslu Daniel Zuchron, mengatakan Pemilukada DKI rawan konflik. Pemicunya, masih terjadi berbagai persoalan di lapangan. Di antaranya, terlambatnya distribusi kartu pemilih, terlambatnya distribusi kotak dan surat suara, masih adanya alat peraga yang beredar di lingkungan masyarakat, persoalan daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak kunjung selesai, hingga praktik politik uang dan suap.
“Bisa diprediksi dari awal. Ketidakpuasan dari timses pasangan cagub-cawagub mengenai DPT. Dan ini bisa berlanjut pada ketidakpuasan pelaksanaan Pilkada,” ujarnya.
Jika rasa tidak puas itu berlanjut, sambung Daniel, Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menjadi saluran aspirasi dari tim sukses maupun pegiat Pemilu mengenai kualitas pilkada. Entah aspirasi itu berbentuk laporan adanya kecurangan pada saat pelaksanaan atau adanya temuan praktik politik uang dan suap.
Bila hal itu benar-benar terjadi maka kualitas pilkada DKI Jakarta benar-benar menurun. Lantaran pada Pilkada DKI Jakarta 2007 tidak ada gugatan ke MK. Tentu saja, tambah Daniel, pihak yang paling dirugikan dalam masalah ini adalah masyarakat. Karena akan terjadi konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat atau dengan pelaksana Pilkada.
Tentu saja, hal ini jangan sampai terjadi, karena DKI adalah barometer nasional. “DKI ini ibarat kawah candradimuka Indonesia menuju Pileg dan Pilres 2014. Bila terjadi kekacauan di Pilkada DKI, maka dikhawatirkan akan menular ke daerah lainnya,” tutupnya.
(Muhammad Saifullah )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
