nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dituding Terkorup, Ini Jawaban Pemprov DKI

Angkasa Yudhistira, Jurnalis · Selasa 28 Agustus 2012 09:52 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2012 08 28 500 681481 xB16TLbVkC.jpg Gedung Pemprov DKI Jakarta (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Sukri Bey membantah data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal pemerintah provinsi yang paling marak melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data PPATK, Pemprov DKI Jakarta menempati urutan tertinggi sebagai institusi pemerintah daerah paling korup. Modus korupsinya antara lain dengan cara memindahkan dana anggaran APBD ke rekening pribadi para bendaharawan.

Sukri mengklaim, pihaknya bersih dari korupsi. Dia juga menegaskan tidak ada pengalihan dana APBD ke kantong bendahara di akhir masa anggaran. "Pertama kalau dari sistem tidak mungkin. Karena kita kan sudah by system, cash management kita sudah kuat," ujar Sukri Bey.

Dari ketentuan yang ada, lanjut dia, setiap akhir tahun dari 722 unit bendahara di setiap SKPD yang mengelola anggaran, akan menyetor kembali semua dana yang tidak digunakan. Alhasil setiap 31 Desember pukul 24.00 WIB, semua saldo yang tidak digunakan atau akibat kelebihan atas efisiensi lelang akan disetor kembali ke kas daerah. “Dan itu disaksikan oleh BPK".

Selain itu, semua bendaharawan Pemprov DKI sudah diatur untuk membuka hanya satu rekening, yaitu Bank DKI. Termasuk semua supplier, kontraktor maupun mitra yang mendapat proyek di Pemerintah DKI juga harus membuka rekening di Bank DKI.

"Jadi tidak mungkin lari. Tapi kalau bagi para kontraktor biasanya setelah dia masuk ke rekening Bank DKI yang dia buka, ya memang biasanya tidak lama uangnya dipegang, tapi itukan hak mereka. Biasanya dipindahkan lagi ke bank dia, apakah dia menggunakan bank lain selain Bank DKI," kata dia.

Dia yakin penerapan sistem itu telah menjadi salah satu jawaban dan kecil kemungkinan para bendaharawan menyelewengkan dana daerah. "Nah karena kami mengikuti aturan main, makanya Pemda DKI dapat WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK, dan itukan idaman semua daerah. Jadi tidak mungkin penyelewengan terjadi, karena kita hanya membuka satu rekening bank daerah yakni Bank DKI," terangnya.

"Jika ada penyelewengan pun sangat tipis, itu sudah kenakalan yang sangat dipaksakan. Karena dari sistem sudah tidak mungkin. Pertama tadi SKPD kita hanya boleh buka satu rekening yaitu di Bank DKI dan kotraktor itu wajib membuka rekening di Bank DKI juga, sehingga transfernya adalah dari Bank DKI ke Bank DKI, dan itu bisa dikontrol," pungkasnya.

(ded)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini