Giliran Industri Pariwisata Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa

Rohmat, Okezone · Jum'at 02 Agustus 2013 17:25 WIB
https: img.okezone.com content 2013 08 02 340 846697 BdjeUzgWZG.jpg ilustrasi peta pulau Bali

DENPASAR- Gelombang penolakan atas rencana reklamasi Teluk Tanjung Benoa di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali terus bergulir. Kini penolakan datang dari kalangan industri pariwisata.

Berbagai organisasi pariwisata yang berhimpun dalam Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali menyatakan sikap penolakan terkait rencana pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan di Perairan Teluk Benoa.

"Kami tidak anti-investasi baru bidang pariwisata, namun kami menolak rencana pemanfaatan pengembangam wilayah perairan Teluk Benoa berdasar SK Gubernur Bali No 2138/02-C/HK/2013," tegas juru bicara GIPI Bali Ketut Ardana saat jumpa pers di Kantor ASITA Bali, Denpasar, Jumat (2/8/2013).

Alasan penolakannya lantaran pemanfaatan wilayah berdasar SK Gubernur Bali Made Mangku Pastika itu tidak sesuai falsafah sosio religi masyarakat di Pulau Dewata.

GIPI menyesalkan terbitnya rekomendasi DPRD Bali No 660.1/4278/DPRD tertanggal 20 Desember 2012 dan SK Gubernur tersebut yang hanya didasarkan pada laporan pra studi kelayakan yang dibuat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Udayana.

"GIPI Bali secara tegas menolak rencana reklamasi sebesar 838 hektar di Teluk Benoa Bali. Pemerintah semestinya mengarahkan investasi itu ke berbagai daerah lainnya di Bali yang memang masih sangat membutuhkan pengembangan dan jangan hanya bertumpu di Bali Selatan," imbuhnya didampingi jajaran pengurus lainnya.

Setiap pengembangan, termasuk di wilayah perairan Teluk Benoa, harus didasarkan pada daya dukung sistem daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara ke wilayah perairan sebagai sebuah sistem ekologi yang utuh.

"Diharapkan Bali jangan sampai terjadi demikian karena hingga saat ini Bali masih menjadi destinasi wisata terbaik di dunia," imbuh Ketua GIPI Bali Ida Bagus Kade Astawa.

Namun bila pembangunan berbagai akomodasi pariwisata terus terjadi apalagi di wilayah Bali selatan, maka cepat atau lambat Bali juga akan jual murah.

Setiap pengembangan termasuk di wilayah perairan Teluk Benoa harus didasarkan pada daya dukung sistem daerah aliran sungai (DAS) yang bermuara ke wilayah perairan sebagai sebuah sistem ekologi yang utuh.

Konsep kebijakan pembangunan yang mengacu kepada sistem ekologi ini, kata Astawa, merupakan refleksi dari kearifan lokal Bali yang dikenal konsep Nyegara Gunung berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang sudah terbukti secara ilmiah.

Dampak perubahan bentang alam akibat dari pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa dengan cara reklamasi akan memberikan kerugian sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat Bali.

"Wilayah perairan Teluk Benoa Provinsi Bali tersebut akan lebih bermanfaat bagi masyarakat Bali bila kawasan tersebut ditetapkan dan dikelola sebagai kawasan konservasi," tegas dia.

Rencana pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Bali oleh para investor maupun masyarakat Bali seyogyanya dilakukan atas dasar pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu kepada falsafah sosio-religi masyarakat Bali.

(kem)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini