Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

SBY: PM Australia Anggap Remeh Indonesia

Fajar Nugraha , Jurnalis-Selasa, 19 November 2013 |08:49 WIB
SBY: PM Australia Anggap Remeh Indonesia
Presiden SBY (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dinilai telah merusak kepercayaan hubungan bilateral antara kedua negara. Presiden SBY pun merasa kecewa dengan ulah Australia.

Lewat akun twitter resmi miliknya, Presiden SBY menilai Perdana Menteri Australia Tony Abbott meremehkan tindakan penyadapan terhadap dirinya. Penyadapan atas sambungan telefon pribadi itu, juga dilakukan terhadap Ibu Negara Ani Yudhoyono serta beberapa pejabat lain yang dekat dalam lingkaran dalamnya,

Atas penyadapan ini, SBY meminta agar Australia memberikan jawaban yang resmi dan bisa dipahami masyarakat luas atas penyadapan Indonesia. "Kita juga akan meninjau kembali sejumlah agenda kerjasama bilateral, akibat perlakuan Australia yang menyakitkan itu," ujar SBY dalam akun twitter resmi miliknya, Senin (18/11/2013).

Selain Australia, SBY juga menyebut Amerika Serikat (AS) yang sebelumnya turut diduga melakukan penyadapan melalui kedutaan besar mereka yang berkedudukan di Jakarta.

"Tindakan AS dan Australia sangat mencederai kemitraan strategis dgn Indonesia, sesama negara demokrasi. Saya juga menyayangkan pernyataan PM Australia yang menganggap remeh penyadapan terhadap Indonesia, tanpa rasa bersalah," tegas Presiden SBY.

Penyadapan itu terungkap berdasarkan dokumen mantan pekerja National Security Agency (NSA) Amerika Serikat (AS) Edward Snowden yang dipublikasikan oleh media Australia seperti The Age, Sidney Morning Herald dan Guardian.

Dalam dokumen menyebutkan penyadapan terhadap ponsel pribadi milik presiden selama 15 hari pada Agustus 2009 melalui telefon pribadi SBY, ketika Kevin Rudd masih menjabat sebagai Perdana Menteri Australia.

Menteri Luar Negeri Marty natalegawa, memanggil pulang Dubes Indonesia Nadjib Riphat dari Australia sebagai bentuk protes.
Menurut Marty pemanggilan ini dimaksudkan untuk melakukan konsultasi. Sehingga Indonesia dapat bersikap tegas dan terukur.

(Fajar Nugraha)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement