Problematika Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Senin 13 Januari 2014 14:04 WIB
https: img.okezone.com content 2014 01 13 95 925646 wDJck4WmIU.jpg Padlun Fauzi (foto: dok. pribadi)

UANG Kuliah Tunggal atau yang sering kita sebut UKT mulai diberlakukan untuk mahasiswa baru tahun akademik 2013/2014 di seluruh PTN di Indoensia. Kebijakan ini merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang, Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. UKT memang masih asing di sebagian mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad), karena pada dasarnya sistem UKT belum begitu tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh mahasiswa Unpad, khususnya mahasiswa baru angkatan 2013 yang terkena dampak penetapan UKT.

Merujuk pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, "Uang kuliah tunggal merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya." Pada kenyataan di lapangan, masih banyak mahasiswa yang secara ekonomi masuk dalam golongan kurang mampu namun dikenai UKT On Top atau tarif tertinggi. Ini menjadi permasalahan yang baru ketika memasuki semester genap TA 2013/2014. Beberapa mahasiswa baru angkatan 2013 yang mayoritas masuk Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau pada 2013 Unpad menyebutnya sebagai Jalur Mandiri, mengeluh tentang penetapan UKT yang dirasa sangat memberatkan untuk ke depannya. Memang ketika itu, sosialisasi terkait UKT untuk jalur SBMPTN minim, sehingga banyak di antara mahasiswa yang merasa tidak tahu bahwa sesungguhnya, jalur SBMPTN adalah jalur mandirinya Unpad.

 

Kebijakan UKT mengatur regulasi pembayaran uang kuliah yang diringkas menjadi satu kali setiap semester hingga lulus pada dasarnya baik. Karena ini mengacu seperti kebijkan sistem cicilan motor. Namun kenyataannya, tidak semua mahasiswa merasa bahwa kebijkan ini akan meringankan mereka, khususnya dalam pembayaran uang kuliah. Ada beberapa yang merasa ini sangat berat, karena dalam satu semester mereka diharuskan membayar sejumlah uang yang menurut mereka besar. Terlebih mahasiswa yang kurang mampu terkena penetapan UKT tarif On Top karena ketidaktahuan terkait UKT di awal registrasi.

Pada dasarnya, permasalahan UKT harus segera diselesaikan. Sebab, ini bukan hanya menyangkut mampu atau tidaknya membayar, tapi lebih dari itu bagaimana kebijakan ini bisa benar benar ditetapkan kepada mahasiswa sesuai kemampuan finansial masing masing mahasiswa. Dan di samping itu, keluhan-keluhan terkait kebijakan UKT yang dirasa memberatkan seyogianya dicermati oleh para pemangku kebijkan. Walaupun di awal sudah disepakati tentang biaya UKT masing masing mahasiswa, tidak menutup kemungkinan, di tengah tengah berjalannya kegiatan kuliah, ada saja mahasiswa yang tadinya mampu secara ekonomi menjadi kesulitan ekonomi.

Penetapan tarif UKT sebaiknya dilakukan secara berkeadilan dengan mempertimbangkan kapasitas finansial mahasiswa yang disesuaikan dengan pendapatan orangtua mahasiswa. Pemerintah juga harus untuk memastikan adanya mekanisme subsudi silang (cross subsidy) dan memperbesar kuota beasiswa dengan tepat sasaran.

Padlun Fauzi

Jurusan Ilmu Sejarah

Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Padjadjaran (Unpad)

Menteri Kesejahteraan Mahasiswa Bidang Akademik & Profesi BEM Kema Unpad 2014

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini