Terjunkan 10.000 Kader untuk Cegah Manipulasi DPT
JAKARTA - Gelaran Pemilihan Umum 2014 tak sampai dua bulan lagi. Ironisnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu belum optimal mengawal keabsahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Penyelesaian DPT seolah berjalan di tempat. Banyak persoalan DPT yang disuarakan oleh parpol dan LSM tidak ditindaklanjuti oleh KPU," ujar Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerakan indonesia Raya (Gerindra) Habiburokhman di ruang Gerindra Media Center, Jalan Harsono RM, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2014).
Tidak hanya itu, data DPT juga tidak bisa di akses oleh pihak partai politik maupun publik. Tak urung, situasi ini memantik kecurigaan berbagai pihak ihwal akurasi data tersebut. "KPU hingga saat ini juga belum menepati janjinya untuk mengundang tim IT parpol untuk sama-sama mencermati data DPT," katanya.
Habiburokhman mengimbuhkan, data-data yang diberikan KPU kepada setiap parpol peserta pemilu dalam bentuk hardisk sangat berbeda dengan data-data yang tercantum dalam website resmi KPU.
"KPU juga tidak menanggapi secara serius hasil penyisiran, tim IT Gerindra menemukan ada 3,7 juta kasus atau sekira 8,5 juta potensi pemilih ganda, dan Nomer Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan nama yang sama, satu NIK dimiliki oleh beberapa orang. Hal itu berdasarkan laporan Gerindra berupa 120.000 lembar dokumen mengenai data DPT yang bermasalah," lanjutnya.
Untuk menyikapi, hal itu Gerindra akan mengelar apel siaga dan menerjunkan 10.000 kadernya untuk mewaspadai kecurangan DPT. “Perlu digarisbawahi bahwa manipulasi DPT merupakakan modus klasik kecurangan pemilu, dengan DPT yang semrawut mudah sekali terjadi pengelembungan suara partai tertentu tanpa terdekteksi di TPS, karena itu Gerindra akan mengerahkan segenap sumber daya untuk terus mengkritisi dan memantau DPT, " tegasnya.
Masih belum optimalnya persiapan jelang tahapan pemungutan suara membuat Gerindra berharap KPU lebih respontif untuk menyelesaikan persoalan DPT, sehingga pemilu kali ini bisa berlangsung lebih sportif, bebas, rahasia, jujur dan adil.
"Dari apel tersebut KPU diharapkan menilai positif. Pasalnya ini merupakan salah satu upaya untuk menyukseskan pemilu," tutupnya.
(Muhammad Saifullah )
