Independensi Pengadilan Syarat Mutlak Kepastian Hukum

Stefanus Yugo Hindarto, Okezone · Selasa 17 Juni 2014 00:25 WIB
https: img.okezone.com content 2014 06 17 339 999839

JAKARTA – Pasangan Capres dan Cawapres yang kini tengah bertarung untuk memperebutkan kekuasaan diimbau harus memperhatikan masalah dukungan hukum untuk iklim investasi.  

 

Hal ini dikarenakan dalam negara hukum (rechtsstaat), penegakan hukum adalah hal yang mutlak diperlukan untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dan menjadi sarana mencapai negara hukum yang sejahtera (welfare state).

 

“Iklim usaha sangat membutuhkan dukungan hukum, seperti regulasi yang jelas dan tidak multitafsir serta putusan pengadilan yang konsisten. Tanpa hal ini akan sulit tercipta iklim usaha yang kondusif,” kata anggota Komisi Hukum Nasional (KHN), Frans Hendra Winata, Senin (16/6/2014).

 

Putusan pengadilan, kata Frans, harus konsisten, menghindari disparitas putusan, dan keputusan atas perkara yang sejenis seharusnya tidak menunjukkan perbedaan yang menyolok. “Tidak ada jalan lain, pengadilan harus jujur, kompeten, independen dan imparsial mutlak diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum,” tegasnya.

 

Ia lantas menjelaskan bahwa pembenahan hukum harus juga dilakukan di sektor APBN. Jika budget APBN di sektor hukum persentasenya masih saja seperti saat ini maka hukum sulit menjadi panglima, karena perbaikan gaji dan jaminan sosial penegak hukum dan hakim berbanding lurus dengan APBN pembangunan hukum.

 

Masalah lainnya yang diidentifikasi oleh KHN adalah penguatan kelembagaan penegak hukum dan kekuasaan kehakiman.

 

Menurutnya, hal ini mutlak diperlukan agar hukum berlaku bagi setiap orang, tidak diskriminatif, dan tidak ada privilege.

 

Kekuasaan kehakiman dan kepastian hukum tak henti-hentinya menjadi sorotan, apalagi bagi investor asing yang sangat memerlukan kepastian hukum.

 

Sengketa antara perusahaan Weatherford Indonesia (WI) dengan SC yang kini masuk di MA adalah salah satunya. Awalnya WI digugat oleh Saga Trade dan perkara ini berakhir damai. Namun SC yang tanahnya sempat dimintakan sita jaminan dalam kasus sebelumnya tadi lantas menggugat WI.

 

Pengadilan Tinggi Jakarta menolak gugatan ini dan menilai sita jaminan tersebut adalah hasil putusan pengadilan dan bukan karena kesalahan WI.

 

 

(teb)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini