Jelang Pilpres, Yogya Jangan Dibiarkan Memanas
JAKARTA - Indonesian Police Watch (IPW) meminta Mabes Polri mengevaluasi kinerja Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Brigjen Pol Haka Astana. IPW menilai, Haka tak becus dalam mengamankan daerah tersebut.
Presedium IPW, Neta S Pane, mengatakan secara nasional situasi keamanan dan ketertiban masyarakat cukup kondusif, kecuali Yogyakarta. Kota pelajar itu, setidaknya ramai dengan aksi kekerasan jelang Pemilihan Presiden 2014.
IPW mencatat, setidaknya ada tujuh tindak kriminal di Yogyakarta, seperti pelemparan bom molotov, bentrok, atau penyerangan. Sayangnya, polisi tak satu pun dari kasus-kasus tersebut yang mampu diungkap polisi secara tuntas.
"Ini menujukan Kapolda Yogya tak becus, seharusnya Dia dicopot. Dia orang Yogya tapi tidak bisa mengamankan kampungnya sendiri," kata Neta kepada Okezone, Rabu (25/6/2014) malam.
Bahkan, menurut Neta, beberapa kasus seakan dibiarkan sehingga memberikan angin segar bagi para pelaku kriminal untuk berbut serupa. Neta khawatir, jika Haka tak dicopot, kerusuhan di Yogya akan membesar.
"Ini karena ketidaktegasan dan tak profesionalnya Kapolda. Harusnya tegas, jadi orang yang buat onar tak akan berani lagi," ungkapnya.
Dia mengatakan, Polda DIY bukan tak siap menjaga Kamtibmas jelang Pilpres, karena instruksi Kapolri sudah sangat jelas. Semuanya terjadi, kata Neta, karena Haka Astana gagal menjalankan tugas.
"Papua, NTB, Sulteng, dan Aceh, itu berpotensi rusuh, tapi sejauh ini bisa dikendalikan. Tapi, Yogya kota budaya kok tensinya tinggi sekali," terangnya.
Neta juga menyarankan kepada Polri untuk mengantisipasi pergerakan tokoh eks kerusuhan Maluku dan Poso. Pasalnya, mereka bisa saja dimanfaatkan pihak tertentu untuk berbuat rusuh.
"Kita berharap Kapolri segera mengevaluasi situasi di Yogya dan mengevaluasi Kapolda Yogya agar Yogya tak jadi pemicu. Kalau Yogya rusuh akan menjalar ke daerah lain karena ada unsur SARA," pungkasnya.
(Tri Kurniawan)
