PM Kamboja Akui Militer Tak Salah dalam Krisis Thailand
PHNOM PENH – Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen menganggap pihak militer tidak bersalah ketika melakukan aksi kudeta pada 22 Mei 2014 di Thailand. Hal itu mengingat banyaknya tuduhan bahwa militer dianggap sudah merusak demokrasi Thailand.
“Prayuth Chan-ocha sudah menerima dekrit kerajaan dari Raja Thailand sehingga apa yang dilakukan adalah hal yang legal, tidak bertentangan dengan hukum,” tutur Hun, seperti dikutip Nations, Jumat (4/7/2014).
Hun menjelaskan bahwa di Kamboja, Dewan Nasional juga memperoleh dekrit dari raja dan mereka diminta untuk membentuk sebuah pemerintahan. Sehingga, apa yang dilakukan oleh militer Thailand adalah sah.
“Sebuah dekrit kerajaan adalah bentuk legitimasi tertinggi bagi semua orang lain,” tambahnya.
Sebelumnya, juru bicara militer Thailand, Kolonel Werachon Sukondhapatipak, juga membantah bahwa mereka telah menghancurkan demokrasi. Dia justru mengatakan bahwa militer mencoba untuk memperkuat demokrasi.
Hal tersebut dipicu karena saat kudeta berlangsung militer tidak membatasi kebebasan untuk berbicara dan menginterogasi sejumlah orang secara paksa. Sehingga, militer tidak bisa dianggap begitu saja telah menghancurkan demokrasi di Thailand.
Saat ini Thailand masih berupaya mencari dukungan dari negara-negara tetangga. Mengingat, sejumlah negara, khususnya Barat, terus menyudutkan militer Thailand sebagi pihak yang bersalah.(ang)
(Rani Hardjanti)
