Share

Mantan Konsultan Jokowi Sebut Konsep Kartu Pintar Membahayakan

Angkasa Yudhistira, Okezone · Jum'at 04 Juli 2014 09:02 WIB
https: img.okezone.com content 2014 07 04 500 1007983 RInUkVki8o.jpg Joko Widodo (Okezone)

JAKARTA - Sebagai konsultan IT Joko Widodo saat masih menjabat Wali Kota Solo, Wahyu Nugroho mengkhawatirkan program kartu pintar ala Jokowi bermula dari Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BMPKS).  

 

Pasalnya, dalam memasukkan data penerima BPMKS hanya menggunakan program exel. Tidak menggunakan program PHP data base yang berbasis sistem online, dimana data yang dimasukkan tidak bisa ganda. Karena itulah, program BPMKS yang dibuat tahun 2010 itu terindikasi merugikan daerah sekira Rp12 miliar.

 

Kejanggalan lainnya, adalah masalah anggaran untuk pelaksanaan anggaran bantuan pendidikan di Kota Solo itu terjadi pelonjakan anggaran yang cukup signifikan. Pada kisaran tahun 2007 hingga 2009 anggaran itu hanya Rp10 miliar. Namun, dengan BPMKS pada tahun 2010 tiba-tiba anggarannya membengkak menjadi R23 miliar, lalu pada tahun 2011 menjadi Rp21 miliar dan naik lagi pada 2012 sebanyak Rp30 miliar.

 

"Padahal kan jumlah siswanya hanya segitu-segitu juga. Paling kalau bertambah juga hanya 100 atau 200 siswa saja. Mungkin saja kan uangnya dipakai untuk yang lain. Itu pikiran buruk saya," kata Wahyu di bilangan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2014).

 

Sementara itu, Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Solo, Ali Usman menuturkan, pada saat Joko Widodo terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, kemudian hendak menerapkan sistem itu di Jakarta sempat diingatkan oleh Wahyu dan dirinya supaya sistem itu harus diperbaharui dan jangan sampai digunakan di Jakarta. Tetapi Joko Widodo tak menghiraukannya.

 

"Saya melihatnya seperti ada kesengajaan supaya bisa, bahasa kasarnya itu merampok uang rakyat lewat kartu pintar itu. Lalu diterapkan di Jakarta dan sekarang mau diterapkan di nasional. Kalau di Solo Rp12 miliar, di Jakarta berapa? Terus kalau dibikin nasional, mau berapa ratusan triliun?" kata Ali sempat dekat dengan capres PDI Perjuangan itu.

 

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai banyak permasalahan dalam laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2013. Termasuk Kartu Jakarta Pintar, dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP).

 

Anggota V BPK, Agung Firman Sampurna, menyampaikan Kartu Jakarta Pintar yang terindikasi salah dalam penyalurannya ke masyarakat. BPK menyebut ada 9.006 penerima ganda, yakni nama anak dan nama ibu kandung yang identik. "Kerugiannya senilai Rp13,34 miliar," tukasnya.

 

Selain itu, permasalahan laporan keuangan Jakarta juga terjadi pada realisasi Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk sekolah negeri senilai Rp1,57 triliun dicatat bukan berdasarkan bukti pertanggungjawaban dari sekolah melainkan sejumlah uang yang ditransfer ke sekolah dikurangi pengembalian dari sekolah.

 

"Hasil pengujian atas 11 sekolah menunjukkan terdapat pertanggungjawaban tidak senyatanya dengan indikasi kerugian senilai Rp8,29 miliar," ungkap Agung.

 

(teb)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini