Share

Ahok Akui KJP Sempat Gunakan Sistem seperti Solo

Angkasa Yudhistira, Okezone · Jum'at 04 Juli 2014 21:23 WIB
https: img.okezone.com content 2014 07 04 500 1008436 OsN8WDRRGS.jpg Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkomentar soal carut marut Kartu Jakarta Pintar (KJP) (Ilustrasi Okezone)

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui sistem input data yang dipakai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) masih mengadopsi sistem data yang digunakan di Pemkot Solo, Jawa Tengah, ketika Joko Widodo menjabat sebagai Wali Kota.  

 

"Tahun lalu (2012-2013) yang sama. Tahun ini sudah kita rubah. Sekarang kita rubah harus ada Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) dulu baru kita kasih. Jadi 2015 bisa lebih rapi lah," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (4/7/2014).

 

Dikatakan Ahok, data yang dipakai tahun lalu masih banyak kekurangan diantaranya adanya duplikasi nama penerima KJP.

 

"Jadi data itu ada misalnya Basuki Tjahaja Purnama. Lalu ada lagi nih, B Tjahaja Purnama. Kemudian, ada juga BT Purnama. Jadi dobel-dobel gitu, ada tiga nama kan tuh. Tapi yang dapet cuma satu orang. Jadi memang banyak kebocoran. Gara-gara itu. BPK kan ngomong," kata Ahok.

 

Sebelumnya, Konsultan IT Joko Widodo Wahyu Nugroho menjelaskan, adanya duplikasi nama-nama penerima kartu pintar di Solo. Lantaran, penginput datanya hanya menggunakan microsoft excel bukan data base yang telah diatur melalui sistem komputer.

 

"Jadi rawan penyimpangan karena bisa diganti datanya karena hanya gunakan excel itu," kata Wahyu.

 

Wahyu menceritakan pengalamannya dalam program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) memiliki banyak kejanggalan.

 

"Waktu pendataan itu jumlahnya 110 ribu siswa dengan total Rp23 miliar. Data itu dari Pemkot Solo. Saya duga ini ada permainan makanya datanya saya minta semuanya. Kemudian, data saya validasi ternyata hanya 65 ribu siswa. Dan ditemukan angka Rp10,6 miliar," jelas dia.

 

Sementara itu, Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Solo, Ali Usman menuturkan, pada saat Joko Widodo terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, kemudian hendak menerapkan sistem itu di Jakarta sempat diingatkan oleh Wahyu dan dirinya supaya sistem itu harus diperbaharui dan jangan sampai digunakan di Jakarta. Tetapi Joko Widodo tak menghiraukannya.

 

"Saya melihatnya seperti ada kesengajaan supaya bisa, bahasa kasarnya itu merampok uang rakyat lewat kartu pintar itu. Lalu diterapkan di Jakarta dan sekarang mau diterapkan di nasional. Kalau di Solo Rp12 miliar, di Jakarta berapa? Terus kalau dibikin nasional, mau berapa ratusan triliun?" kata Ali sempat dekat dengan capres PDI Perjuangan itu.

(hol)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini