nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Laskar Merah Putih Desak RUU Advokat Disahkan

Fiddy Anggriawan , Jurnalis · Rabu 24 September 2014 10:01 WIB
https: img.okeinfo.net content 2014 09 24 339 1043496 AwT0nIYf6m.jpg Ilustrasi. Praktisi Hukum Prof Romli Atmasasmita, Ketua DPN Peradi, Otto Hasibuan dan Praktisi Hukum Johnson Panjaitan dalam diskusi pembahasan revisi UU Advokat di Jakarta. (Dok Okezone)

JAKARTA - Ketua Umum Laskar Merah Putih (LMP) Neneng A Tuty  mendorong Revisi Undang-Undang (RUU) Advokat disahkan oleh DPR. Ia menilai UU Advokat 2003 sudah tidak layak dipakai, karena masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Menurut Neneng, RUU Advokat akan menciptakan pengacara yang profesional dan bermartabat sehingga menjadikan tonggak keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

“Saat ini para advokat masih simpang siur dalam menjalani profesinya, ini akibat tidak adanya regulator tunggal yang menjadi acuan para advokat dalam menjalani profesinya. Ini harus dibenahi agar terciptanya advokat yang berkualitas, “kata Neneng di Jakarta, Rabu (24/9/2014).

 

Selain itu, RUU Advokat dapat menyelesaikan permasalahan advokat secara umum termasuk sumpah advokat,  kemandirian advokat, kehormatan advokat, dan masalah advokat  yang terkait  dengan  organisasi sebagai sosial kontrol dalam penegakan hukum dan keadilan  melalui penyelenggaraan peradilan.

 

Sementara, dia menilai pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN) sangat baik  terhadap para anggota advokat dan organisasi advokat di Indonesia. "Dengan adanya DAN, sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah akan menyusun regulator, pedoman tunggal yang berfungsi sebagai pengawasan terhadap profesi advokat," sambungnya.

 

Dewan Advokat Nasional, lanjutnya, akan menjadi organisasi independen yang tidak dapat diinvertensi oleh pemerintah. “Sederhananya, kalau advokatnya sehat, akan menjadikan pembela kebenaran yang sehat, jadi ini sangat berguna bagi bangsa dan negara dalam menegakan keadilan di Indonesia,“ terangnya.

 

Sebelumnya dalam konferensi pers, Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) Frans Hendrawina mengatakan keadaan advokat saat ini sangat mengkuatirkan, seperti adanya penguasaan terhadap organisasi.

 

Pasalnya, sudah belasan tahun tidak pernah mengganti pimpinan organisasi. Ini kalau dibiarkan akan menjadi kartel bagi advokat dan berbahaya berbahaya terhadap kepentingan advokat ke depan.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini