JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Rini Soemarno menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai penolakan. Banyak yang menduga, orang dekat Megawati itu salah satu yang mendapat catatan merah atau kuning dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengatakan Presiden Jokowi yang semestinya menjawab kontroversi nama Rini di Kabinet Kerja.
"Kalau ada kontroversi terkait dengan Bu Rini itu biarkan Pak Jokowi yang menerangkan, mengapa tetap beliau yang dijadikan sebagai menteri," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (27/10/2014).
Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta KPK untuk mengusut delapan nama calon menteri yang diberi tanda merah dan kuning.