Namun, diakuinya, tata kota Jakarta kini sudah tidak beraturan. Banyak bangunan yang tidak memenuhi aturan yang berlaku.
Karenanya, politisi PDI Perjuangan itu akan menitik beratkan pada masalah tanah lantaran banyaknya kasus sengketa lahan.
"Kalau Pemprov nyaplok tanah masyarakat, ya wajib bayar. Kalau kebalikannya, masyarakat yang harus minggir," terangnya.(fid)
(Dede Suryana)