KMP Akan Tetap Kritisi Pemerintah
"Tidak mempengaruhi sikap KMP sebagai penyeimbang dan mengkritisi pemerintah. Jadi, penandatanganan ini tidak kurangi dan mempengaruhi posisi politik KMP," kata Koordinator KMP, Idrus Marham, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/11/2014).
Menurut Idrus, partai politik di KMP harus tetap kritis dalam mengawasi kinerja pemerintah. Namun, kritik tersebut harus didasari data yang faktual, dan logis.
"Kritik itu tetap harus faktual, logis dan ada dasar pertimbangan untuk kepentingan bangsa," papar Idrus.
Idrus berharap perdamaian KIH-KMP bisa membuat DPR semakin kuat dalam mengawasi kinerja pemerintahan. "Tidak ada tandingan-tandingan kembali di DPR ini," tegas Idrus.
Nota kesepakatan damai ditandatangani di Gedung Nusantara V DPR, Jakarta.
Hadir dalam kesepakatan tersebut Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto.
Dari KIH hadir juru runding yakni Pramono Anung dan Olly Dondokambey. Sementara dari KMP ada Hatta Rajasa, Idrus Marham, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Refrizal.
Tokoh KIH bertemu dengan tokoh KMP di rumah Hatta Rajasa
(Tri Kurniawan)
