nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pakar Hukum Tata Negara: Ahok Otomatis Jadi Gubernur

Qur'anul Hidayat, Jurnalis · Selasa 18 November 2014 06:48 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2014 11 18 338 1066950 pakar-hukum-tata-negara-ahok-otomatis-jadi-gubernur-qO2zujHE9g.jpg Pakar Hukum Tata Negara: Ahok Otomatis Jadi Gubernur

JAKARTA - Perdebatan nasib Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di DKI Jakarta terus memanas. Beberapa pihak menganggap pengangkatan mantan Bupati Belitung Timur itu sebagai Gubernur cacat hukum karena melanggar Perppu Nomor 1 Tahun 2014 pasal 174 yang menyebutkan bahwa penggantian Gubernur harus dipilih oleh DPRD DKI Jakarta.

Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyebutkan pandangan tersebut itu keliru. Dasarnya, Margarito mengacu Pasal 203 Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Ahok dapat otomatis diangkat jadi Gubernur.

"Tidak, itu keliru! Yang mengatakan hukum menunjuk 174 Perppu adalah orang yang melupakan pasal 203, situasi dimana ikatan hukum transisi karena pasal itu mengatur peralihan, secara tegas yang menjadi gubernur kalau kosong yakni wakil gubernur," ungkapnya saat berbincang dengan Okezone, Senin (17/11/2014) malam.

Margarito justru menyoroti adanya Rapat Paripurna di DPRD DKI tentang pengumuman Ahok sebagai gubernur beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal itu tidak perlu dilakukan jika menilik dari Pasal 203 tersebut.

"Tidak ada satupun aturan dalam Perppu yang mengatur pengumuman jadi gubernur, tidak perlu ada sidang paripurna, tidak tepat," tegasnya.

Sekedar diketahui, Perppu Pasal 174 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2014 berbunyi, “Apabila sisa masa jabatan Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan maka dilakukan Pemilihan Gubernur melalui DPRD Provinsi,”.

Sedangkan Pasal 203 Perppu Nomor 1 Tahun 2014 berbunyi: "Dalam hal terjadi kekosongan gubernur, bupati, dan walikota yang diangkat berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota, sampai dengan berakhir masa jabatannya,".

Terkait siapa yang akan melantik Ahok, ia menegaskan tugas itu ada di tangan Joko Widodo selaku Presiden."Memang yang melantik dan menentukan kapan pelantikan itu dengan persiapan segala sesuatu itu adalah kewenangan Presiden, tidak ada yang salah mempersiapkan (pelantikan) karena memang kewenangan," terangnya.

Apa yang dikatakan Margarito derlandaskan aturan yang tertuang dalam Pasal 163 Perppu Nomor 1 Tahun 2014, ayat (1), disebutkan gubernur dilantik oleh presiden di ibu kota negara, ayat (2) dalam hal presiden berhalangan, pelantikan gubernur dilakukan wakil presiden. Sementara pada ayat (3) menyebutkan dalam hal wakil presiden berhalangan, pelantikan gubernur dilakukan menteri. Kemudian, Pasal 165 berbunyi, ketentuan mengenai tata cara pelantikan gubernur, bupati, walikota diatur dengan peraturan presiden (perpres). (ang)

(ugo)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini