Jokowi Ingin Satu Pintu Soal Pengurusan Izin
YOGYAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi), menginginkan setiap daerah memiliki one stop service untuk mengurangi korupsi.
“Sudah saya sampaikan dua minggu yang lalu saat pertemuan dengan gubernur, agar setiap kabupaten kota meimiliki one stop service office, agar mudah dalam pengerjaan izin,” kata Jokowi dalam sambutan festival antikorupsi di Gedung Graha Sabha Permana UGM, Sleman, Yogyakarta, Selasa (9/12/2014).
Dari pengalamannya, selama menjabat wali kota selama delapan tahun dan gubernur dua tahun, membuat dirinya tahu mengenai sistem birokrasi yang rumit. Dia mencontohkan pengurusan izin SIUP yang bisa dilakukan sehari namun bisa sampai berminggu-minggu.
Hal itu terjadi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menduga ada pungutan liar agar pengurusan bisa dilakukan dengan cepat atau tidak.
“Saya pernah memerintahkan staf untuk membuat SIUP, dan tidak ada dua menit dalam pengetikan, setelah itu tinggal tandatangan total empat menit,” jelasnya.
Upaya pencegahan berikutnya lanjut dia, ialah E-budgeting yang mirip dimiliki bank umum. Sehingga kedepan mudah dalam pengontrolan.
“cash management system mirip bank gampang ngontrolnya dan saya akan melihat berapa uang masuk keluar di sebuah kabupaten,” ucapnya.
Namun kata dia, yang sulit adalah merubah pola pikir para pejabat agar lebih mudah dalam pengurusan izin. ”Merubah pola pikir ini yang paling sulit, dan tidak seperti yang kita bayangkan,” katanya.
Semua itu kata Jokowi, dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Jika semuanya dikerjakan, dan masyarakat percaya maka kita enak kerjanya,” katanya.
(Misbahol Munir)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
