Wacana Hak Imunitas Pimpinan KPK Potensi Perburuk Konflik
JAKARTA - Bergulirnya wacana pemberian hak imunitas bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, dinilai menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidaklah sensitif terhadap konflik Polri versus KPK.
"Wacana tersebut justru memperburuk situasi dan menampakkan keinginan kuat dari KPK untuk berada di atas hukum positif," kata Direktur Eksekutif POINT Indonesia, Karel Susetyo, dalam rilisnya, di Jakarta, Selasa (27/1/2015).
Karel mengingatkan, jangan sampai kemudian KPK adalah hukum itu sendiri. Menurut dia, sewajibnya wacana itu harus ditarik, karena kalau tidak berarti KPK gagal memahami perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar jangan ada kriminalisasi dan jangan ada pihak yang berada di atas hukum.
"KPK jangan cengeng dong. Kalau ada pimpinannya terbelit kasus hukum, ya harus dihadapi sampai tuntas," ungkapnya.
Kalau saja kasus itu merupakan bentuk kriminalisasi, lanjut Karel, KPK justru harus membuktikan dengan argumen hukum pula.
"Tak boleh mereka merengek untuk mendapatkan keistimewaan status hukum lebih dari warga negara lainnya. Jadi, 'jangan ada imunitas di antara kita'," pungkasnya.
(Risna Nur Rahayu)
