Jokowi Lawan PBB soal Eksekusi Mati
SOLO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mendapat banyak tekanan saat membuat keputusan untuk menolak memberikan grasi kepada terpidana mati narkoba.
Menurut Presiden, berbagai tekanan datang dari keluarga terpidana mati, negara asal terpidana mati, non goverment organization (NGO) atau organisasi non pemerintah hingga yang terakhir dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kendati demikian, Jokowi bersikeras dengan keputusannya dan melawan tekanan tersebut dengan menyatakan tidak akan mundur.
"Ini (eksekusi mati) adalah masalah mentalitas dan moral serta penegakan hukum terhadap mereka para penyelundup narkoba. Jadi 64 kasus yang diputus pengadilan, saya bisa pastikan ditolak. Sekalipun saya dapat tekanan dan dikirimin surat hingga ditelefon oleh negara mereka, NGO hingga PBB, tetap saya tolak," tegas Jokowi saat membuka Munas Partai Hanura di Solo, Jawa Tengah, Jumat (13/2/2015) malam.
Presiden kembali mengatakan, sikap tegas yang diambil untuk segera melakukan eksekusi mati para pelaku narkoba ini setelah adanya kekuatan hukum tetap dari pihak Pengadilan.
Apalagi, meski telah divonis mati, para pengedar ini bukannya sadar akan kesalahannya, malah sebaliknya mereka tetap saja mengendalikan bisnis hara tersebut dari balik jeruji.
"Ini karena apa? Ya karena meski telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan hukuman mati tidak segera dilaksanakan. Jadinya mereka tetap saja bisa mengendalikan bisnis mereka dari balik jeruji. Mau negara ini hancur karena ulah mereka. Kalau mau ya tidak apa-apa, akan saya turuti. Tapi, tahu tidak, barang haram yang tertangkap itu tidak lagi gram-graman tapi sudah kiloan dan ton-an," ujarnya.
Selain itu, lanjut Jokowi, setiap harinya ada 50 orang yang mereggang nyawa karena jeratan narkoba yang semakin merajalela. Bila dikalikan selama setahun ada 18 ribu nyawa yang melayang sia-sia.
"Lah wong sudah divonis mati saja masih saja nekat mengedarkan barang haram dari balik jeruji. Lah kalau diampuni, apa tidak akan semakin merajalela? Kita pikirkan 4,5 juta orang direhabilitasi, 1,2 juta tidak bisa direhabilitasi. Jika dibiarkan bisa hancur total negara kita," paparnya.
Atas dasar itulah, meski adanya ancaman apapun terhadap Indonesia, termasuk melarang warganya untuk berwisata ke Indonesia, Jokowi mengaku tidak peduli.
Bagi Jokowi, tekadnya untuk melindungi bangsa serta generasi muda dari bahaya narkoba jauh lebih utama, dibandingkan harus membebaskan bandar narkoba hanya karena takut akan ancaman negara lain yang melarang warganya untuk berkunjung ke Indonesia.
(Carolina Christina)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
