Jokowi Jangan Salah Pilih Kepala BIN
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak gegabah dalam memilih Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru.
Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan, Presiden Jokowi harus mengambil hikmah saat pemilihan Kapolri yang berujung konflik. Kali ini mantan Gubernur DKI Jakarta harus mendengar pendapat dan pandangan publik dalam menentukan Kepala BIN.
"Presiden Jokowi jangan terjerumus lagi dalam kesalahan pemilihan pemimpin institusi yang merupakan bagian dari representasi publik. Yang penting bagi Presiden adalah mendengarkan suara publik agar menjadi pertimbangan dalam menentukan Kepala BIN yang baru," ujar Al Araf di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (23/2/2015).
Apabila Presiden Jokowi tidak pandai memilah dalam pemilihan Kepala BIN, maka kontroversi dipastikan kembali muncul di kalangan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan yang dipimpin.
"Hari ini Presiden harus berpikir lagi agar pergantian Kepala BIN tidak lagi menjadi kontroversi melelahkan seperti kemarin (pencalonan Kapolri). Ini harus menjadi catatan bagi Jokowi dan segenap partai pendukung. Kalau terus ribut, saya tidak tahu pemerintahan ini akan stabil atau tidak ke depannya," bebernya.
Peringatan yang diberikan Al Araf sengaja disampaikan sebelum pemilihan Kepala BIN dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia berharap kesalahan tidak lagi dilakukan seperti apa yang terjadi saat pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri beberapa minggu lalu.
"Peringatan ini sengaja kami sampaikan sebelum pemilihan (Kepala BIN) dilakukan. Jika terlambat, kami khawatir kontroversi kembali muncul. Apalagi jika Jokowi kembali secara tiba-tiba mengumumkan pencalonan Kepala BIN seperti Kapolri kemarin," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Hukum dan HAM Tedjo Edhy Purdijatno telah mengusulkan tiga calon untuk menjadi Kepala BIN diantaranya mantan Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara As’ad Said Ali, dan Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi.
Ketiga calon tersebut, menurut Direktur Setara Intitute Hendardi, diduga memiliki rekam jejak pelanggaran HAM. Hal inilah akan menjadi salah satu pemicu kekisruhan seperti yang terjadi KPK dan Polri.
(Fiddy Anggriawan )
